TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meminta agar lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut Abdul Mu'ti, LKP memiliki peran penting dalam mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kursus berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Apa yang diselenggarakan oleh masyarakat bisa berdampak pada keterampilan anak-anak dan maju beriringan dengan bangsa-bangsa dunia,” tutur Abdul Mu'ti melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta pemerintah.

Kerja sama ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, tetapi juga untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Melalui kolaborasi, kita dapat menjawab tantangan yang dihadapi pendidikan nonformal, termasuk permasalahan anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS). Kemitraan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelas Abdul Mu'ti.

Selain itu, Abdul Mu'ti memaparkan bahwa salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Skema baru tersebut mampu memfasilitasi lulusan SMK agar tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga ditambah dengan sertifikasi kompetensi yang dibina di LKP.

“Kita bisa membangun strategi kerja sama yang mutualistik dan mendorong agar tetap produktif bersama-sama,” kata Abdul Mu'ti.

Seperti diketahui, sekitar 60 persen peserta kursus pada umumnya adalah lulusan SMA dan SMK.