Espos.id, SEOUL -  Seperti apa perintah Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol kepada tentara saat mengumumkan dekrit status darurat militer pekan lalu terungkap dalam pemeriksaan oleh Komite Pertahanan Parlemen Korsel, Selasa (10/12/2024). Komandan Komando Peperangan Khusus Angkatan Darat Korea Selatan Letjen Kwak Jong-keung mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol memerintahkannya untuk menyeret anggota parlemen keluar dari gedung Majelis Nasional setelah status darurat militer diberlakukan pada pekan lalu.

Kwak mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan Komite Pertahanan Parlemen. Dia menyebut Presiden Yoon menghubungi dirinya melalui saluran telepon yang terjamin keamanannya. "Dia mengatakan jumlah kuorum [di parlemen] sepertinya belum tercapai, jadi saya harus mendobrak pintu dan masuk untuk menyeret keluar orang-orang di dalamnya," katanya.

Komandan tersebut merujuk pada kuorum yang menjadi syarat bagi parlemen untuk bisa mencabut dekrit darurat militer Yoon, yaitu 150 dari 300 anggota parlemen. Pada akhirnya, 190 anggota parlemen memberikan suara untuk mencabut perintah tersebut.

Kwak mengatakan bahwa dia berkonsultasi dengan para komandannya di lapangan mengenai apakah harus menyerbu gedung parlemen sambil menembakkan peluru kosong atau memutuskan aliran listrik untuk menghentikan para anggota parlemen agar tidak melakukan pemungutan suara untuk mencabut dekrit. Menurut Kwak para komandan menyarankan untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan Kwak mengatakan dia setuju dengan pertimbangan mereka.

“Bahkan jika mereka masuk untuk menjalankan perintah, pasukan yang terlibat nantinya akan menjadi pelanggar hukum dan terlalu banyak orang yang akan terluka jika mereka menerobos masuk, jadi saya menilai itu tidak benar," katanya. "Saya mengatakan pada mereka untuk tidak masuk lebih jauh dan setelah melihat mereka menjauh, saya menghentikan mereka dari melaksanakan operasi tambahan apa pun," tambahnya.

Ketika ditanya apakah dia melaporkan tindakannya kepada Yoon, Kwak mengatakan dia tidak melakukannya dan menjelaskan situasinya kepada Menteri Pertahanan saat itu, Kim Yong-hyun, saat pasukan mundur.

Kwak juga mengatakan kepada anggota DPR Park Beom-kye dari Partai Demokrat (DP) bahwa dia mengetahui rencana Yoon untuk memberlakukan darurat militer dua hari sebelumnya, pada 1 Desember. "Komandan Kwak tidak memberitahukan kepada kejaksaan bahwa dia sudah mengetahui sebelumnya," kata Park.

Park menjelaskan alasan Kwak tidak bersaksi karena mereka yang terlibat dalam operasi darurat militer telah sepakat tentang apa yang akan mereka katakan.

Mengenai perintah yang diterimanya pada 1 Desember, Kwak menyampaikan misinya adalah untuk mengamankan enam lokasi yakni Majelis Nasional, tiga tempat yang terkait dengan Komisi Pemilihan Nasional, kantor pusat DP dan Flower Research, sebuah perusahaan survei opini. Misi tersebut disampaikan kepadanya oleh Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, melalui telepon darat yang memiliki sambungan aman, ujarnya. Menteri Pertahanan Kim sudah mengundurkan diri terkait keterlibatannya dalam pemberlakuan dekrit darurat militer itu. 

Ketika ditanya apakah Yoon menggunakan kata-kata seperti senjata, api, peluru kosong, atau kendaraan lapis baja, Kwak mengatakan dia tidak ingat, sejauh yang dia ingat.