TRIBUNNEWS.COM - Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) telah mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk invasi dan serangan pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap Suriah.

Dalam pernyataan tersebut, CAIR menekankan rakyat Suriah memiliki hak untuk membangun kembali negara mereka dengan bebas dari pendudukan dan kekerasan asing.

"Rakyat Suriah berhak membangun kembali negara mereka yang bebas dari pendudukan dan kekerasan asing," ungkap CAIR, dikutip dari Al Jazeera.

Pernyataan ini menunjukkan solidaritas terhadap warga Suriah yang sedang menghadapi dampak dari konflik yang berkepanjangan.

CAIR juga mengecam Presiden Joe Biden karena mengirimkan senjata kepada pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Dalam konteks ini, CAIR menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak bijaksana, terutama ketika Israel terlibat dalam genosida di Gaza.

CAIR menyoroti kelambanan ini telah membuat terdakwa penjahat perang Netanyahu semakin berani menentang hukum internasional dan menyerang Suriah.

Ini menunjukkan CAIR melihat tindakan pemerintah AS berkontribusi terhadap ketegangan dan kekerasan yang sedang berlangsung.

Sebagaimana yang telah dilaporkan, militer Israel melakukan serangan besar di Suriah, yang dianggap sebagai salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah angkatan udara mereka, terutama setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Serangan ini menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai stabilitas di kawasan tersebut.

Militer Israel juga dilaporkan telah merebut tanah di Dataran Tinggi Golan, yang merupakan wilayah yang diperebutkan antara Israel dan Suriah.

Hal ini menambah kompleksitas konflik dan dampak terhadap rakyat Suriah yang masih berjuang untuk meraih keamanan dan kedamaian.

Diplomat Suriah Diminta Tetap Bekerja

Dalam pernyataannya di New York, Duta Besar Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Koussay Aldahhak, mengungkapkan para pemimpin negara saat ini telah memberikan instruksi kepada kedutaan dan misi Suriah untuk terus melaksanakan tugas mereka, meskipun negara tersebut tengah menghadapi masa transisi.

Pernyataan ini muncul saat Dewan Keamanan PBB mengadakan konsultasi tertutup darurat mengenai situasi politik di Suriah, terutama terkait potensi penggulingan Presiden Bashar al-Assad oleh pihak oposisi.

Aldahhak menjelaskan ia telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Dalam surat tersebut, ia mengutuk serangan Israel terhadap Suriah dan menuntut agar Israel tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian yang tengah terjadi di negara tersebut.

Ini menunjukkan diplomasi dan pengakuan internasional tetap menjadi fokus utama Suriah, bahkan dalam keadaan sulit.

Menurut Aldahhak, Suriah sekarang berada di titik kritis dalam sejarahnya, memasuki era perubahan baru.

Warga Suriah sangat berharap dapat membangun negara yang bebas, setara, dan demokratis di bawah supremasi hukum.

"Kami akan bekerja sama membangun kembali negara kami, membangun kembali apa yang telah hancur, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Suriah," tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Suriah untuk melanjutkan diplomasi dan mencari dukungan internasional selama masa-masa yang tidak pasti ini.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)