Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak para kepala daerah dan jajaran pemerintah untuk menyaksikan film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang yang menggambarkan kondisi di masyarakat. Alasannya, korupsi dan gratifikasi yang dilakukan elite merugikan dan berdampak besar bagi masyarakat.

Bima Arya Sugiarto menyampaikan hal itu seusai menyaksikan penayangan khusus film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang di Djakarta Theater XXI Jakarta, Senin (9/12/2024). Dia menilai film itu menggambarkan dampak korupsi dan gratifikasi ke masyarakat serta kegagalan penegakan hukum di Indonesia.

"Cerita di film tadi betul-betul realistis dengan kondisi yang ada dan menggambarkan korupsi atau gratifikasi yang dilakukan oleh elite dampaknya itu besar buat warga pada umumnya," kata Bima.

Disebutkan, film ini seharusnya ditonton pejabat seperti bupati, wali kota, hingga gubernur biar mengetahui benar bahwa dampaknya sangat besar merugikan. Dia akan mendorong agar film ini disaksikan para pejabat daerah.

Film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang merupakan proyek yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama sutradara Garin Nugroho untuk merayakan Hari Antikorupsi se-dunia yang selalu diperingati pada 9 Desember.

Selain merayakan Hari Antikorupsi se-dunia, perilisan film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang diharapkan dapat menjadi media alternatif untuk menyuarakan pentingnya mencegah korupsi sistemik dari hulu ke hilir. Dengan begitu, tidak hanya masyarakat yang teredukasi melalui film tersebut, tetapi juga pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

"Ini kan sindiran buat stranas (PK), sindiran buat kita semua yang ada di sini, yang tersindir itu banyak," papar Bima.

Menurutnya, film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang dapat menjadi media edukasi sekaligus kajian untuk mengawal sejumlah kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

"Ini kan kisah nyata. Jadi membangkitkan public curiosity dan target yang diharapkan dalam film ini merupakan edukasi di bidang law and forcement," ucap Bima.

"Saya akan diskusikan dengan teman-teman di Kemendagri termasuk dengan Pak Menteri sejauh mana film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang bisa disaksikan oleh pejabat-pejabat daerah," sarannya.