Esposin, SOLO -- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menginstruksikan kepada Fraksi PDIP DPRD Solo agar all out memperjuangkan APBD 2025 dapat segera disetujui sebelum Desember berakhir. 

Fraksi PDI Perjuangan harus mementingkan urusan rakyat daripada jatah pimpinan alat kelengkapan (alkap) DPRD. Hal itu disampaikan Rudy, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers tertulis yang diterima Espos dari DPC PDIP Solo, Jumat (6/12/2024).

“Sikap partai jelas dan tegas, kepentingan rakyat harus dinomorsatukan. PDI Perjuangan tidak pernah memiliki niat menghambat pembahasan APBD. Jika ada yang bilang PDI Perjuangan ingin menjegal wali kota terpilih melalui APBD karena kalah dalam Pilkada, dia harusnya belajar terlebih dahulu proses APBD itu seperti apa,” kata dia.

Menurut Rudy, APBD 2025 sudah dimulai sejak Juli 2024 tatkala wali kota saat itu Gibran Rakabuming Raka menyerahkan KUA-PPAS bersamaan dengan KUPA-PPAS 2024 ke DPRD. Kala itu, rapat paripurna sempat diskors lantaran ada interupsi dari anggota FPDIP, Honda Hendarto, yang mempertanyakan kelengkapan dokumennya. 

“KUA-PPAS yang menjadi pokok-pokok pikiran APBD 2025 saja diajukan jauh sebelum pilkada. Siapa calonnya juga belum tahu, kok bisa dikatakan menjegal program wali kota terpilih. Saya sebenarnya maklum karena yang ngomong seperti itu belum punya pengalaman membahas APBD, tetapi ya jangan membohongi rakyat,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan langkah FPDIP yang mengingatkan untuk tidak meneruskan pembahasan RAPBD 2025 sebelum alat kelengkapan terbentuk, justru merupakan salah satu bukti keperbihakan PDIP terhadap masyarakat.

Hal itu karena jika pembahasan RAPBD 2025 dipaksakan padahal alkap belum lengkap, konsekuensinya akan merugikan rakyat. “Jadi bukan karena kalah dalam Pilkada, tetapi justru menyelamatkan APBD 2025 agar tidak salah prosedur. Harusnya mereka itu berterima kasih kepada kami yang sudah diingatkan, karena jika tidak, bukan saja DPRD yang menyalahi Peraturan Pemerintah, APBD-nya juga tidak akan mendapat persetujuan dari Gubernur,” tambah Rudy.

Demi kepentingan masyarakat Kota Solo pula, kata Rudy, partainya sudah memberikan instruksi agar FPDIP DPRD Solo segera menyelesaikan pembentukan alkap. Menurutnya, PDIP tidak pernah ngotot ingin mendominasi kursi pimpinan alkap. “Wong dulu kita punya 30 kursi saja semua fraksi mendapat kesempatan menjadi pimpinan kok,” ujarnya.

Dia menegaskan jika partai lain tidak bersedia diajak musyawarah dalam menentukan pimpinan alkap, Fraksi PDIP diminta mengalah agar APBD bisa diselesaikan sebelum Desember berakhir. Kalau tidak mengalah, lanjut Rudy, yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Kota Solo.

“Secara logika politik, PDI Perjuangan itu berhak untuk memimpin sejumlah komisi karena kursinya memang terbanyak. Tapi kalau ada partai yang perolehan suaranya hanya tiga, untuk jadi fraksi saja harus gabung itu ngeyel ingin menjadi pimpinan komisi, ya sudah dipersilakan saja yang penting APBD segera rampung. PDI Perjuangan mementingkan kepentingan masyarakat bukan jabatan orang per orang,” tandasnya.