Esposin, JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut menyoroti soal penghinaan Miftah Maulana terhadap penjual teh yang viral di media sosial di Indonesia, sementara ulah Miftah membuat DPR RI meminta kinerjanya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk dievaluasi.

Anwar membahas isu tersebut di hadapan jajaran Kementerian Keuangan Malaysia dalam acara “Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan” yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Kamis (5/12/2024).

“Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah dalam media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Oh ada yang nonton ya? Saya, teman-teman di Indonesia ada yang kirim, dan (video itu) jadi viral,” kata Anwar, dilansir Antara.

Penghinaan kepada orang yang menjual teh, yang berarti termasuk golongan termiskin, dilakukan pendakwah dengan tertawa.

Semua itu mendapat reaksi keras di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi pernyataan yang agak keras, dan membuat pendakwah itu berkunjung ke daerah si penjaja teh tersebut untuk memohon maaf, kata Anwar.

Anwar mengatakan itu jadi satu contoh pengalaman bahwa kesombongan, kadang-kadang bukan saja terjadi di kalangan orang yang tidak tahu agama.

“Orang yang paham agama, yang bicara soal Islam, aqidah, shalat, dan sunah, tapi apabila timbul perkataan seperti itu, (kalau) dilihat itu menghina. Dan saya pun melihat, itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya,” ujar Anwar, yang mengatakan bagi dirinya peristiwa itu juga jadi satu pelajaran.

Sejumlah media massa di Malaysia pada Rabu (4/12/2024) beramai-ramai memberitakan di portal hingga platform sosial media mereka tentang pernyataan pendakwah yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman terhadap penjual teh Sunhaji.

Sinar Harian mengangkat judul berita “Peniaga teh dihina depan khalayak, pendakwah mohon maaf”. Berita tersebut juga diunggah di platform media sosial Facebook, Instagram hingga Tiktok Sinar Harian dan mendapat banyak reaksi.

Evaluasi Kinerja

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi kinerja para pembantu presiden menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama Dan Pembinaan Sarana Keagamaan tersebut.

"Kami DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan Khusus Presiden," kata Dasco, Kamis.

Dia pun mengaku tidak bisa memberikan tanggapan mengenai pemberian sanksi atas pernyataan Miftah Maulana yang memancing reaksi publik sebab kewenangan berada di pemerintah.

"Sebagai Utusan Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,

Dia lantas berkata, "Jadi kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi (atau) nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab karena bukan kewenangan dari saya."

Dia pun menyampaikan kembali bahwa Miftah Maulana telah meminta maaf kepada penjual es teh asal Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Sunhaji.

"Kita sudah lihat di media sosial bahwa yang dilakukan itu memang benar dilakukan yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Pak Sunhaji," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespons kasus viral pernyataan Miftah Maulana dengan mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa tanpa saling merendahkan.

"Jadi marilah kita membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan Namun bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan," kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia pun menegaskan kembali bahwa Istana telah memberikan teguran kepada Miftah Maulana atas pernyataan viral yang dilontarkannya kepada penjual es teh.

"Istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ucap Puan.