Pemerintahan Prancis Tumbang dalam Mosi Tidak Percaya yang Bersejarah

TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen Prancis memilih untuk menyingkirkan pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier, hanya tiga bulan setelah ia menjabat

Pada hari Rabu, anggota parlemen Prancis memilih untuk menyingkirkan pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier hanya tiga bulan setelah masa jabatannya, menandai keputusan bersejarah yang memperdalam kekacauan politik negara tersebut.

Untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade, majelis rendah Majelis Nasional menggulingkan pemerintah yang berkuasa dengan meloloskan mosi tidak percaya. 
Meskipun mosi tersebut awalnya diusulkan oleh kubu paling kiri, mosi tersebut memperoleh dukungan penting dari kubu paling kanan yang dipimpin oleh Marine Le Pen.

Pemberhentian Barnier yang cepat dari jabatannya menyusul pemilihan parlemen dadakan musim panas ini, yang mengakibatkan parlemen yang tidak memiliki suara mayoritas karena tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mayoritas.

Dalam kebuntuan ini, kubu sayap kanan memegang pengaruh penting atas kelangsungan hidup pemerintah.

Presiden Emmanuel Macron sekarang menghadapi tugas sulit untuk memilih pengganti yang layak, dengan lebih dari dua tahun tersisa dalam masa jabatan kepresidenannya.

Dengan dukungan dari kubu sayap kanan, mayoritas 331 anggota parlemen dari 577 anggota majelis memberikan suara untuk menyingkirkan pemerintah.

Ketua DPR Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier kini akan diminta untuk menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Macron dan menyatakan sidang ditutup.

Permintaan agar Macron mengundurkan diri

Macron menuduh kubu sayap kanan Le Pen bersikap "sinisme yang tak tertahankan" karena mendukung mosi tidak percaya pada hari Selasa.

Karena tidak ada pemilihan umum baru yang diizinkan dalam kurun waktu satu tahun sejak pemungutan suara musim panas lalu, pilihan Macron untuk menyelesaikan kebuntuan politik sangat terbatas.

Laurent Wauquiez, pemimpin deputi sayap kanan di parlemen, menyatakan bahwa baik kelompok sayap kanan ekstrem maupun sayap kiri ekstrem bertanggung jawab atas mosi tidak percaya tersebut, yang menurutnya akan "menjerumuskan negara ke dalam ketidakstabilan."

Beberapa pihak menyarankan agar Macron mengundurkan diri untuk menyelesaikan kebuntuan politik, tetapi presiden menepis seruan tersebut dan menyebut skenario tersebut sebagai "fiksi politik".

Pada bulan September, Presiden Macron mengabaikan koalisi sayap kiri yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan parlemen dengan memilih Barnier, seorang tokoh dari sayap kanan sentris tradisional, yang membuat marah kaum kiri. 
Sejak saat itu, Barnier menghadapi tantangan yang signifikan, menjalani "neraka Matignon," istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesulitan memerintah dari Istana Matignon, tempat perdana menteri memegang kekuasaan terbatas, menurut NYT .

Pada hari Senin, Barnier meloloskan rancangan undang-undang anggaran melalui majelis rendah Parlemen tanpa pemungutan suara, sebuah langkah berisiko yang memicu mosi tidak percaya dari kedua partai sayap kiri dan Partai Nasional Rally sayap kanan Marine Le Pen.

SUMBER: AL MAYADEEN