Esposin, SOLO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pilkada Solo 2024. Salah satunya masih ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah difabel.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Solo, Agus Sulistyo, mengatakan masih banyak TPS yang belum menyediakan akses layanan untuk penyandang disabilitas.

“Beberapa TPS kami jumpai [belum ada akses untuk difabel]. Ini menjadi catatan,” kata dia ketika menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 tingkat kota di Hotel Solia, Laweyan, Solo, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan setiap tahun Bawaslu Solo selalu menerima masukan dari kelompok difabel agar akses TPS mendukung kebutuhan mereka. Memang di beberapa TPS juga disiapkan alat bantu berupa template huruf Braille bagi pemilih tunanetra.

Menurutnya, penyediaan template Braille belum cukup untuk melayani difabel. Akses lain seperti jalur miring untuk pengguna kursi roda juga harus disediakan. “Template Braille belum cukup dikatakan TPS sudah aksesibel bagi difabel. Karena masih ada beberapa proses yang perlu perbaikan,” kata dia.

Dia mengatakan ke depan perbaikan TPS penting untuk dilakukan. Menurutnya, penyediaan TPS yang ramah difabel ini sejalan dengan visi Solo sebagai kota inklusi. Selain itu, Agus melanjutkan berdasarkan catatannya terdapat terdapat 87 TPS di Kota Solo yang terekam ada kejadian khusus. 

Catatan kejadian khusus tersebut terkait kesalahan administrasi oleh petugas KPPS di lapangan. Kesalahan yang sering terjadi adalah salah input data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Jika dipersentase terdapat 10% [TPS yang tercatat ada kejadian khusus]. Ini jumlah yang cukup banyak. Saya berharap ke depannya ini menjadi cambuk bagi kita semua,” kata dia.

Ketua KPU Solo, Yustinus Arya Artheswara, membenarkan ada kejadian khusus dan dibahas dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota. 

Dia mengatakan kejadian khusus tersebut terkait kesalahan administrasi yang dilakukan di tingkat kelurahan. Meski begitu, dia mengatakan hal itu sudah teratasi di tingkat kecamatan. 

“Kejadian khusus terkait kesalahan menulis jumlah pemilih laki-laki dimasukkan ke perempuan. Terus ada yang salah memasukkan amplop, sehingga hasil wali kota dan gubernur tertukar,” kata dia ketika ditemui Espos selepas rapat pleno terbuka, Rabu.

Meski begitu, dia mengatakan kesalahan yang terjadi tidak sampai mengubah hasil perolehan suara. Sehingga  masing-masing paslon menerima hasil rekapitulasi di tingkat kota.