Espos.id, SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu Perdana Menteri Han Duck-soo dan para pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk membahas langkah lanjutan setelah partai-partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan dirinya. Mosi pemakzulan itu menjadi tanggapan partai oposisi setelah Presiden Yoon secara mengejutkan memberlakukan dekrit darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam dengan alasan adanya unsur pro-komunis Korea Utara yang berupaya mengganggu kehidupan di Korsel. 

Perdana Menteri Han, pemimpin PPP Han Dong-hoon, dan pemimpin fraksi Choo Kyung-ho berkumpul di Kantor Presiden pada Rabu, beberapa jam setelah oposisi mengajukan mosi tersebut. Mosi pemakzulan tersebut ditandatangani oleh 191 anggota parlemen dari kubu oposisi tanpa dukungan anggota parlemen dari partai yang berkuasa, sebagai tanggapan atas pengumuman darurat militer yang berlaku sangat singkat.

Partai Demokrat sebagai oposisi utama dan lima partai kecil lainnya berencana untuk melaporkan mosi tersebut ke sidang pleno parlemen pada Kamis (5/12/2024) dan mengusulkan untuk diputuskan melalui pemungutan suara pada Jumat atau Sabtu. Mosi pemakzulan membutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk disahkan oleh parlemen. Dari 300 anggota Majelis Nasional, oposisi akan membutuhkan delapan suara dari legislator PPP untuk meloloskan RUU tersebut.

Jika berhasil, Mahkamah Konstitusi kemudian akan memutuskan apakah pemberhentian Yoon dari jabatannya dapat dibenarkan.

Selama proses pertimbangan, kekuasaan konstitusional presiden akan ditangguhkan, dan perdana menteri—sebagai pejabat kedua dalam pemerintahan—akan memikul tanggung jawab kepresidenan. 

Meski beberapa anggota parlemen dari partai berkuasa PPP memberikan suara menentang deklarasi darurat militer, masih belum pasti apakah mereka akan berpihak pada partai oposisi dalam mendukung pemakzulan Yoon.