Esposin, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengklaim sudah rampung rehabilitasi 25.000 rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun ini. Artinya, setelah 2024, tidak ada lagi RTLH di Kota Sukses.

Kolaborasi antara berbagai sumber anggaran menjadi kunci keberhasilan Pemkab Wonogiri menuntaskan RTLH. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan pada 2024 ini Pemkab Wonogiri bisa memastikan sebanyak 25.000 RTLH berhasil direhabilitasi.

Jumlah rumah sebanyak itu ditangani secara bertahap sejak 2019. Pada 2023, tercatat jumlah RTLH masih tersisa sebanyak 2.418 unit. Pria yang akrab disapa Jekek itu menyampaikan sisa RTLH tahun lalu telah rampung ditangani akhir 2024 ini.

Penanganan sisa RTLH itu dilakukan melalui kolaborasi anggaran. Tahun ini, pemerintah pusat melalui Badan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan bantuan penanganan sebanyak 1.100 unit RTLH dan Kementerian Sosial 20 unit.

Kemudian Pemerintah Provinsi Jateng melalui Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa juga menyerahkan bantuan penanganan 876 unit RTLH. Pemkab Wonogiri mengalokasikan anggaran penanganan 128 unit RTLH.

Selain anggaran yang berasal dari corporate social responsibility (CSR), Baznas, dan PMI sebanyak 81 unit. Sisa rumah lainnya ditangani pemerintah desa menggunakan dana desa. Beberapa lainnya ditangani secara swadaya.

“Tahun ini sudah kami rampungkan semua. Semua RTLH yang berdasarkan basis verifikasi data 2019, sudah kami selesaikan,” kata Joko Sutopo kepada Espos, Selasa (3/12/2024).

Jekek menyampaikan penanganan RTLH di Kabupaten Wonogiri sejak awal selalu dilakukan dengan cara kolaborasi anggaran. Didukung pendataan yang valid melalui komparasi data dari berbagai pihak seperti desa/kelurahan, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (Disperakim), maka cara itu dinilai efektif untuk menuntaskan RTLH.

Kepala Disperakim Wonogiri, Purwadi, menyampaikan program penanganan RTLH dimulai dengan verifikasi data pada 2019. Saat itu tercatat ada sekitar 25.000 rumah yang harus mendapatkan intervensi untuk direhabilitasi. Setiap tahun sejak 2019, Pemkab Wonogiri berhasil menurunkan jumlah RTLH melalui kolaborasi anggaran dari berbagai pihak terkait. 

Purwadi menyampaikan akan memverifikasi data ulang RTLH pada 2025. Hasil verifikasi akan itu digunakan sebagai basis data untuk intervensi program penanganan RTLH selanjutnya. 

Nanti kami verifikasi dan validasi RTLH yang baru. Kegiatan pendataan itu saat ini sudah kami mulai dengan meminta desa/kelurahan untuk mendata RTLH baru yang ada. Tahun depan ketika data sudah terkumpul, maka kami lakukan verifikasi dan validasi ulang,” jelas Purwadi.