Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap alasan keinginan menambah anggaran Rp 653,7 Miliar. Dia menyebut penambahan anggaran untuk mencukupi tiga deputi baru.

"Ya penambahan itu sesuai dengan kebutuhan kementerian baru, dimana banyak produk-produk pemberdayaan yang lintas kementerian, yang harus dilakukan 2025 karena anggaran yang kita butuhkan dengan deputi tiga baru," ungkap Cak Imin kepada wartawan di kantornya, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, Cak Imin menjelaskan anggaran ini juga bakal meliputi kebutuhan dari program-program lintas kementerian. Dia mengatakan anggaran yang diajukan untuk perencanaan program.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada kebutuhan program-program lintas kementerian dalam pemberdayaan, ya itulah kebutuhan selama satu tahun yang kita rencanakan sebagai program Kemenko," jelas Cak Imin.

Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima usulan tambahan anggaran dari tujuh Menko Kabinet Merah Putih. Namun Banggar meminta waktu tiga bulan untuk menyetujuinya.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat bersama tujuh Menko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Hadir dalam rapat tersebut tujuh Menko, yakni Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK Pratikno; Menko Infrastruktur dan Pembangunan, AHY; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Terhadap tambahan usulan tambahan yang diajukan oleh Bapak-bapak Menko kami minta waktu setidaknya tiga bulan, karena di bulan Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya mudahan selesai," kata Said.

"Maka kami minta waktu kepada Bapak-Ibu sekalian terhadap usulan tambahannya dan setidaknya rentang waktu tiga bulan," sambungnya.

Diketahui, usulan yang diajukan tiap Kemenko sebagai berikut:

1. Kemenko Pangan
Pagu anggaran di rancangan DIPA APBN TA 2025: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan anggaran: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di TA 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Polkam
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko PMK
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Kumham Imipas
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Infra
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Menjadi: Rp 503.143.736.000

Total permintaan tambahan anggaran: Rp 5.182.374.427.000

(aik/aik)