Esposin, WONOGIRI — Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Wonogiri hanya 69% dari total jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Pilkada 2020 yang mencapai 71,08%. 

Angka partisipasi pemilih itu bahkan lebih rendah lagi jika dibanding Pemilu 2024 yang berlangsung Februari 2024 sebesar 77,14%. Kejenuhan masyarakat pada proses pemilihan, pasangan calon yang kurang dikenal, dan kurang dekatnya tempat pemungutan suara (TPS) diduga menjadi beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi tersebut.

Berdasarkan penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 oleh Tim Desk Pilkada Wonogiri, tingkat partisipasi Pilkada 2024 sebanyak 589.169 orang atau  69,95% dari 842.326 daftar pemilih tetap (DPT).

Dari jumlah pengguna hak pilih itu pun, banyak di antaranya yang sebenarnya golongan putih (golput). Hal itu terlihat dari jumlah invalid voting atau suara tidak sah yang mencapai lebih dari 25.000 atau sekitar 5% dari total pengguna hak pilih.

Dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, tingkat partisipasi tertinggi ada di Kecamatan Nguntoronadi (74,69%), disusul Kecamatan Batuwarno (73,63%), dan Karangtengah (74,20%). Sementara kecamatan dengan tingkat partisipasi pemilih paling rendah yaitu Girimarto (60,98%), Jatiroto (63,04%), dan Jatipurno (63,56%).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Satya Graha, menyatakan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonogiri, melainkan di hampir merata di daerah-daerah lain. Di Jawa Tengah saja, tingkat partisipasinya diprediksi hanya 67,42%.

Satya tidak sepakat kurangnya antusiasme warga menggunakan hak pilih mereka karena kurang sosialisasi dari penyelenggara. Menurutnya, KPU Wonogiri sudah maksimal dalam menyosialisasikan Pilkada.

Sosialisasi itu dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten melalui berbagai sarana. Termasuk bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dengan meminta para khatib memberikan khotbah dengan tema Pilkada 2024.

Di sisi lain, sosialisasi pemilihan sebenarnya tidak hanya dilakukan penyelenggara pemilu, melainkan juga peserta pemilihan. Mereka mempunyai kewajiban yang sama untuk menyosialisasikan pilkada. Satya juga tidak sepakat jika penyebab rendahnya partisipasi Pilkada disimplifikasi hanya terkait sosialisasi.

“Kami tetap akan mengadakan evaluasi terkait partisipasi Pilkada ini. Misalnya apakah jumlah TPS ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi, dan lainnya,” kata Satya saat ditemui Espos di Gedung Sasono Mulyo Wonogiri, Selasa (3/12/2024).

Calon Kurang Dikenal

Menanggapi tingkat partisipasi Pilkada 2024 yang rendah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto, menyatakan hal itu bisa terjadi karena sejumah hal. Pada Pilkada 2024, jumlah TPS di desa-desa berkurang separuh dibandingkan saat Pemilu 2024. Ini menyebabkan jarak TPS dengan rumah warga semakin jauh. 

Hal itu membuat pemilih enggan datang ke TPS. Apalagi Kabupaten Wonogiri itu merupakan wilayah perdesaan dan pegunungan yang kondisi medannya tidak semudah di perkotaan. Faktor lainnya yaitu masyarakat merasa kurang dekat dan kenal dengan para figur calon kepala daerah yang akan mereka pilih. 

“Hal itu berbeda dengan Pemilu Legislatif. Calon legislatif biasanya lebih dekat dan memiliki kedekatan emosional dengan konstituen karena wilayah daerah pemilihannya lebih kecil. Makanya mereka lebih antusias untuk memilih,” jelas Supriyanto.

Politikus PDIP itu juga menyebut terlalu dekatnya jarak waktu antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 mempengaruhi antusiasme warga untuk menggunakan hak pilih. Masyarakat bisa jadi menjadi jenuh dengan proses pemilihan yang terlalu sering dalam tahun yang sama.

“Sosialisasi dari penyelanggara menurut kami tidak kurang. Tetapi, sosialisasi itu mungkin tidak mengena ke masyarakat karena metode sosialisasi baru kurang menyentuh substansi dari pemilihan. Maksudnya masyarakat kurang tahu, apa dampak dan manfaat dari memilih kepala daerah,” kata dia. 

Sementara itu, salah satu warga Kecamatan Wonogiri, Surya Putra, mengaku tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak mengenal kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ia beranggapan satu suara yang dia miliki tidak akan mengubah hasil Pilkada. Alasan itu membuatnya tidak datang ke TPS.

Berbeda dengan Putra, Kamalia Pratiwi, warga Wonogiri, memilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Namun, ia hanya memilih cabup dan cawabup Wonogiri. Sedangkan untuk cagub-cawagub dia memilih golput dengan cara mencoblos kedua calon.

“Soalnya aku merasa kalau Pilgub itu tidak akan berpengaruh banyak ke kehidupanku di kabupaten. Makanya saya cuma pilih cabup-cawabup,” ucapnya.