Washington DC -

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk memberikan grasi kepada putranya, Hunter Biden, di akhir masa jabatan menuai kritikan tajam tidak hanya dari kalangan Partai Republik, tapi juga dari kalangan Partai Demokrat yang menaunginya.

Sejumlah anggota parlemen dan Senator dari Partai Demokrat menilai langkah Biden itu telah menetapkan preseden buruk dan menimbulkan keraguan dalam sistem peradilan AS, yang mereka coba pertahankan dari serangan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan menjabat tahun depan.

Biden mengumumkan pada Minggu (1/12) waktu setempat bahwa dirinya telah menandatangani surat pengampunan tanpa syarat untuk putranya, Hunter. Dalam argumennya, Biden meyakini putranya telah dituntut secara selektif dan ditargetkan secara tidak adil oleh lawan-lawan politiknya.

Gedung Putih, dalam pernyataan pada Senin (2/12), membela Biden dengan menyebut sang Presiden AS khawatir lawan-lawan politiknya akan terus mempersekusi Hunter di masa depan. Biden sebelumnya berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap dua kasus pidana yang menjerat putranya.

Banyak sekutu-sekutu politik Biden yang mengakui bersimpati dengan keinginan sang Presiden AS untuk membantu putranya yang bermasalah, namun mereka tidak dapat mendukung tindakan tersebut.

"Sebagai seorang ayah, saya mengerti. Tapi sebagai seseorang yang ingin masyarakat kembali mempercayai layanan publik, ini adalah sebuah kemunduran," ucap salah satu anggota Kongres AS untuk negara bagian Ohio, Greg Landsman, dari Partai Demokrat dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (3/12/2024).

Partai Demokrat masih terpukul atas kekalahan capres mereka, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pilpres November lalu. Sebagian pihak menyalahkan Biden dan keputusannya tetap mencalonkan diri meskipun ada kekhawatiran soal usianya yang menginjak 82 tahun, walaupun dia akhirnya mundur dari pencapresan.