Esposin, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, sehingga Kemendagri kini tengah menyiapkan penggantinya.

“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/12/2024) malam, dilansir Antara.

Tanak belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung. "Saya belum dapat laporan selengkapnya," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.

Penyidik KPK akan segera mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tersebut dalam waktu 24 jam. "Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam," ujar Ghufron.

Wakil pimpinan KPK berlatarbelakang akademisi tersebut meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan jalan proses hukum tersebut kepada penyidik komisi antirasuah.

Pihak KPK akan segera mengumumkan hasil operasi tersebut, setelah prosesnya dinyatakan cukup dan siap untuk dipublikasikan secara utuh.

"Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," tuturnya.

Siapkan Pengganti

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengganti Pj Wali Kota Pekanbaru tersebut.

“Kemendagri segera menugaskan seorang ASN (aparatur sipil negara) Pimpinan Tinggi Pratama untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Selasa (3/12/2024).

Wamendagri mengatakan bahwa kasus Risnandar menjadi peringatan dan pelajaran kepada para Pj. dan semua kepala daerah untuk benar-benar menghindari korupsi.

Lebih lanjut, kata dia, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam pertemuan melalui aplikasi telekonferensi sering kali mengingatkan Pj. maupun kepala daerah untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama korupsi.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa jika Risnandar terbukti melakukan korupsi, maka harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa Risnandar selama bekerja sebagai ASN di Kemendagri merupakan pegawai yang berkinerja baik, sehingga dijadikan sebagai Pj. Wali Kota Pekanbaru.

“Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj. Wali Kota Pekanbaru termasuk yang bagus,” kata Wamendagri menjelaskan.

Sebelum menjabat sebagai Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan di Kemendagri. Dia kemudian dilantik sebagai Pj. Wali Kota Pekanbaru oleh Pj. Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto pada 22 Mei 2024.