Jakarta -

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap alasan meminta tambahan anggaran hingga Rp 505.910.975.000 ke Badan Anggaran DPR RI. Dia menyebut tambahan anggaran tersebut menyangkut untuk kebutuhan kantor dan pegawai.

"Ya saya kan belum punya kantor, sekarang masih numpang. Tapi kita sudah kerja full ya. Kantornya lagi disiapkan, mungkin Januari. Ya semua baru, pegawai baru, semua baru, kantor baru, semua baru gitu," terang Zulhas kepada wartawan di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, Zulhas juga menyebut anggaran itu akan digunakan untuk menopang kerja-kerja Kemenko Pangan. Termasuk dalam memaksimalkan kerja untuk tercapainya program unggulan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi itu tidak menghalang kita kerja. Ya tentu anggaran itu untuk personal untuk kerja menuju swasembada pangan yang ditargetkan Bapak Presiden 2027 itu," ungkap Zulhas.

Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menerima usulan tambahan anggaran dari tujuh Menko Kabinet Merah Putih. Namun Banggar meminta waktu tiga bulan untuk menyetujuinya.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat bersama tujuh Menko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Hadir dalam rapat tersebut tujuh Menko, yakni Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK Pratikno; Menko Infrastruktur dan Pembangunan, AHY; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Terhadap tambahan usulan tambahan yang diajukan oleh Bapak-bapak Menko kami minta waktu setidaknya tiga bulan, karena di bulan Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya mudahan selesai," kata Said.

"Maka kami minta waktu kepada Bapak-Ibu sekalian terhadap usulan tambahannya dan setidaknya rentang waktu tiga bulan," sambungnya.

Diketahui, usulan yang diajukan tiap Kemenko sebagai berikut:

1. Kemenko Pangan
Pagu anggaran di rancangan DIPA APBN TA 2025: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan anggaran: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di TA 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Polkam
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko PMK
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Kumham Imipas
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Infra
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Menjadi: Rp 503.143.736.000

Total permintaan tambahan anggaran: Rp 5.182.374.427.000

(maa/maa)