Jakarta, CNN Indonesia --

Korlantas Polri buka suara soal mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib menyertakan keanggotaan BPJS Kesehatan aktif belum diterapkan secara resmi pada awal Desember 2024.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Yusri Yunus mengatakan ketentuan tersebut masih diujicobakan pada Desember dan belum tahu kapan akan resmi berlaku.

"Masih kita uji coba dulu nanti kita kaji lagi, kan kita harus dengar apresiasi dari masyarakat juga, nanti tunggu sabar, sabar. Desember Pak? Kata sopo belum, sabar, sabar," ujar Yusri pada (9/11), dikutip dari detik.

Komentar Yusri ini mengugurkan pernyataan Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Regident Korlantas Polri Kombespol Heru Sutopo pada November lalu yang menjelaskan kesertaan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM berlaku bulan ini, meski tak spesifik mengatakan tanggalnya.

"Desember kita terapkan (secara nasional), mulai November kemarin perluasan uji coba seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya mulai Juli hanya tujuh provinsi," kata Heru, Rabu (6/11).

Lanjut Yusri menjelaskan saat ini aturan BPJS Kesehatan untuk mengurus SIM masih dalam tahap uji coba.

Menurut Yusri, pemohon masih dapat mengurus SIM baik itu pembuatan maupun perpanjangan, tanpa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun pemohon SIM bakal direkomendasikan mendaftar BPJS Kesehatan usai SIM diberikan kepada pemohon.

Ketentuan pelampiran BPJS Kesehatan aktif sebagai syarat mengurus SIM telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (5A).

Dalam aturan tersebut, salah satu persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, meliputi pelampiran tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan.

Korlantas juga sudah menguji coba penerapan BPJS Kesehatan selama Juli-September, namun ini hanya di tujuh Polda dan 105 Polres. Kemudian pada November diterapkan uji coba di seluruh Indonesia.

(can/mik)

[Gambas:Video CNN]