Esposin, SOLO -- Pemkot Solo telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2025 yang kemudian gagal dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo hingga tenggat waktu pembahasan dan pengesahan, 30 November 2024.

Jika berhasil disahkan, struktur APBD Solo 2025 berdasarkan nota keuangan RAPBD yang disampaikan Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada rapat Banggar di Gedung DPRD Solo, Kamis (26/11/2024), meliputi pendapatan senilai Rp2,137 triliun. 

Pendapatan itu, seperti dilansir laman resmi DPRD Solo, dprd.surakarta.go.id, Rabu (27/11/2024), terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp914,4 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan bagi hasil pajak dari provinsi senilai Rp1,223 triliun. 

Sementara belanja daerah diproyeksikan senilai Rp2,132 triliun dengan alokasi utama pada belanja operasional senilai Rp1,935 triliun, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.

Kemudian belanja modal senilai Rp182,7 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, belanja tidak terduga senilai Rp15 miliar serta pembiayaan daerah senilai Rp5 miliar untuk penyertaan modal bagi Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan.

Pengembangan wisata kesehatan (weelness tourism) dan wisata olahraga (sport tourism) menjadi salah satu program prioritas dalam RAPBD 2025. Hal itu menjadi satu dari lima program prioritas Pemkot Solo pada tahun anggaran 2025. 

Prioritas kedua, peningkatan kualitas pendidikan yang berbudaya unggul untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, penguatan budaya gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung produktivitas kelompok rentan. 

Keempat, pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal, termasuk meningkatkan kunjungan wisata melalui berbagai acara budaya dan olahraga. Kelima, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan perluasan akses pasar internasional.

Di samping lima program tersebut, Pemkot juga menekankan pentingnya upaya bersama untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengelolaan limbah, dan pengembangan transportasi dan sarana publik lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Banggar DPRD Solo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Solo gagal membahas dan mengesahkan RAPBD 2025 sesuai deadline, 30 November 2024. Hal itu berdampak pada sanksi administrasi berupa hak-hak keuangan anggota DPRD dan kepala daerah tidak dibayarkan selama enam bulan. 

Selain itu, dampak lainnya yaitu tertundanya pencairan dana alokasi umum atau dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini bakal merugikan masyarakat karena Pemkot Solo dan Wali Kota baru hasil Pilkada 2024 sulit mewujudkan program-program pembangunan yang seharusnya dinikmati rakyat.