Esposin, BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan DPRD Boyolali menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boyolali Tahun Anggaran 2025.

Penandatangan persetujuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna S. Paryanto, Sabtu (30/11/2024). Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, bersama dengan Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH, lalu wakil ketua DPRD Boyolali Nur Arifin, Fuadi, dan Aziz Aminudin menandatangani berita acara persetujuan tersebut.

Bupati Said menyampaikan hingga akhir pembahasan, secara akumulatif pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diestimasikan naik Rp99.647.079.000 menjadi sebesar Rp2.468.563.233.000.

Said menyebut angka tersebut naik dibandingkan pidato sebelumnya saat rapat paripurna penyampaian nota keuangan, saat itu pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.368.916.154.000.

Angka tersebut dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2025 diestimasi sejumlah Rp603.023.969.000 dan pendapatan transfer Rp1.865.539.264.000.

“Dari pencermatan dan penajaman saat pembahasan, akhirnya muncul kesepakatan atas belanja daerah pada APBD 2025 yaitu sebesar R2.522.591.233.000,” kata Said seperti dikutip dari rilis Pemkab Boyolali, Senin (2/12/2024).

Pada kesempatan tersebut, diperinci pula struktur pembiayaan dalam Ranperda. Lalu, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD 2025 diestimasi sejumlah Rp80 miliar. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2025 diestimasi Rp25.972.000.000.

Diketahui, empat fraksi yang berada di DPRD yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), dan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyampaikan pendapat masing-masing.

Sebagai contoh Fraksi Golkar yang menyampaikan pandangan yang dibacakan Hanung Kusuma Prabowo menyetujui Ranperda tersebut.

“Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutkan bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali,” kata dia.