GELORA.CO -Besaran anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) Kabinet Merah Putih untuk mendukung program 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto, langsung disepakati Banggar DPR.

Hal itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama tujuh menteri koordinator (Menko) Prabowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kami mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran yang akan disampaikan oleh para menteri untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar bisa segera berjalan dengan baik, lancar dan efektif," ujar Said.

Dia menyebutkan, ada empat program utama yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk dijalankan selama 100 hari pertama masa pemerintahan periode 2024-2029, dan ini, menjadi tugas dari 7 kemenko yang ada saat ini.

"Terutama program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa," urainya.

Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyebutkan satu per satu jumlah total anggaran yang dirancang tujuh kemenko Prabowo.

"Kementerian Bidang Politik dan Keamanan Rp268,28 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar;  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp459,76 miliar; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp345,50 miliar," urai Said.

"Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar; Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Bidang Koordinator Bidang Pangan Rp 44,09 miliar," tambahnya.

Hadir dalam rakor ini Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Yusril Ihza Mahendra; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno.

Kemudian, juga hadir Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)