Esposin, SOLO -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau FPKS DPRD Solo meluapkan kekecewaan mereka kepada sejumlah legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang dinilai menjadi penyebab kegagalan pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 seusai deadline.

Hal itu seperti disampaikan Anggota FPKS DPRD Solo yang juga Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, saat diwawancarai wartawan terkait kegagalan lembaga perwakilan rakyat itu membahas RAPBD 2025.

"Saya terus terang kecewa berat kepada teman-teman, kepada Pak Budi [Budi Prasetyo] selaku Ketua DPRD karena tak berani mempertahankan keputusan yang dasarnya lebih kuat yaitu paripurna, karena ada protes teman-teman PDIP di rapat Banggar [Badan Anggaran]," tutur dia, Senin (2/12/2024).

Menurut Daryono, kegagalan dalam pembahasan RAPBD Solo 2024 karena FPDIP. "Kalau saya boleh mengatakan, APBD Solo gagal dibentuk karena FPDIP. Yang menggagalkan adalah FPDIP. Ini pernyataan keras saya karena kecewa berat dengan teman-teman," kata dia.

Daryono menjelaskan rapat Banggar DPRD Solo digelar pada Kamis (28/11/2024). Setelah rapat dibuka, sejumlah legislator FPDIP melayangkan interupsi. Mereka mempertanyakan keabsahan Banggar dan Banmus yang telah dibentuk pada Senin (25/11/2024) malam.

"Sebenarnya kan keputusan-keputusan yang terjadi sebelum rapat Banggar, yang semuanya dilakukan bersama semua fraksi, tapi yang kemudian mereka permasalahkan. Padahal mereka hadir semua. Mangga dicek di absensi. Sehingga kami bertanya ada motif apa?" kata dia.

Kecurigaan Daryono juga mendasarkan hasil hitung cepat Pilkada Solo 2024 yang menunjukkan keunggulan pasangan Cawali-Cawawali Solo yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yaitu Respati-Astrid. Sebab rapat Banggar digelar sehari setelah pemungutan suara Pilkada.

"Hanya selisih sehari kan. Pada Rabu Pilkada yang kebetulan di Pilkada itu sudah ketahuan siapa calon wali kotanya, kemudian mereka [FPDIP] berbalik," sindir dia. Sementara ihwal pembentukan Banmus dan Banggar, menurut Daryono, sudah melalui mekanisme yang tidak pendek.

Bahkan para legislator FPDIP yang mempertanyakan keabsahan Banmus dan Banggar itu, menurut Daryono, ikut rapat paripurna penetapan dua alat kelengkapan (alkap) DPRD Solo tersebut.