Esposin, BOYOLALI – Hampir dua pekan setelah kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) ke UD Pramono, Singosari, Mojosongo, Boyolali, pada Selasa (19/11/2024), masalah pajak Rp671 juta masih deadlock.

Hal tersebut diungkapkan perwakilan mitra UD Pramono, Edwin Yudhianto. Ia mengatakan pada Kamis (28/11/2024), dirinya bersama pemilik UD Pramono, Pramono, dan satu kerabat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Ombudsman RI.

Pertemuan juga dihadiri oleh Sekda Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Boyolali Lusia Dyah Suciati, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Edwin mengatakan pertemuan berlangsung lama yaitu pada Kamis mulai pukul 09.00 WIB – 12.30 WIB

“Masih deadlock, soalnya itu [Rp671 juta] sudah menjadi hasil inkrahnya pemeriksaan [DJP]. Terus kami memang bertahan dengan pedoman bisnisnya Mbah Pram,” kata dia kepada Espos, Senin (2/12/2024).

Menurutnya kedua belah pihak tetap kukuh dengan prinsip masing-masing. Ia mengatakan Pramono mampu membayar Rp50 juta.

Pria yang masih kerabat Pramono tersebut menyampaikan posisi Ombudsman sedang meneliti soal administrasi dan standar operasional prosedur (SOP) selama pemeriksaan pajak.

“Keinginannya Pak Menko [Zulhas] setelah rawuh [datang] ke Mbah Pram selesai. Dua pekannya itu sudah besok, masih buntu [soal pajak Pramono],” kata dia.

Sementara itu, Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan seusai kunjungan Menko Zulhas dua pekan lalu, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, langsung melaksanakan rapat dengan Bupati Boyolali, Wakil Bupati Boyolali, dan Wiwis untuk memanggil Edwin yang juga pendamping Pramono, lalu menghadirkan Kepala KPP Pratama Boyolali, Irawan.

“Intinya meminta untuk segera dibuka atas blokir rekening Pramono. Namun, Pak Irawan tetap tidak bisa memberikan keputusan karena bukan beliau [wewenangnya]. Terus akhirnya Pak Pj Gubernur membuat SK tim penanganan permasalahan yang terkait dengan pemblokiran rekening UD Pramono,” kata dia.

Dalam SK tersebut, diketahui pengarah langsung PJ Gubernur Nana, lalu ketua Sekda Jawa Tengah, Wiwis menjadi wakil ketua. Lalu, terdapat surat undangan dari Ombudsman untuk menghadiri pertemuan antara UD Pramono dan DJP.

Dalam mediasi itu UD Pramono didampingi Pemkab Boyolali yang merupakan bagian dari tim gabungan penanganan masalah pemblokiran rekening UD Pramono.

Senada dengan Edwin, Wiwis mengatakan DJP mempunyai dasar penagihan pajak Rp671 juta dan telah inkrah. Ketika diubah, justru bisa mendatangkan permasalahan lain bagi DJP. Sedangkan, Pramono belum bisa menerima hal tersebut dan hanya mampu membayar Rp50 juta.

“Kami diminta masing-masing membuat pernyataan yang kesimpulannya sama-sama masih dalam posisi belum ada keputusan,” kata dia.

Wiwis menyampaikan Pemprov Provinsi dan Pemkab Boyolali tetap berharap masalah pemblokiran rekening UD Pramono agar segera selesai. Ia juga berharap masalah pajak di UD Pramono bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik.

Ia berharap masalah bisa diselesaikan dengan cara terbaik dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan pemberdayaan masyarakat khususnya peternak sapi perah juga.

Ia juga mengamankan visi misi bupati Kota Susu Lumbung Pangan Nasional selaras dengan program Asta Cita Presiden.

"Asta Cita Presiden Prabowo adalah program makan bergizi, minum susu gratis. Mengapa ini tidak menjadikan satu kelonggaran. Apalagi, UD Pramono ini tidak hanya fokus pada pengepul susu, tapi juga menjaga kesejahteraan 1.300 peternak di belakangnya," kata dia.

Diketahui, saat Zulhas datang, Pramono meminta agar dibantu masalah rekeningnya yang diblokir.

“Saya minta tolong Bapak Menko, karena usaha kami agak terganggu karena pemblokiran dari kantor pajak, sampai hari ini tidak bisa ngasih uang simpan-pinjam kepada peternak,” kata Pramono saat itu.

Sementara itu, Zulhas menjawab soal permintaan Pramono agar membantu membuka rekening. Zulhas dalam kesempatan tersebut meminta Pj Gubernur Nana dan Wabup Iwan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

“Ada bupati [wabup], ada gubernur. Kami minta dua pekan selesai, kalau tidak selesai, saya datang lagi,” ujarnya disambut tepuk tangan peternak.