Esposin, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto setuju apabila penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dievaluasi tuntas sehingga masyarakat tidak diberdayakan atau dididik dengan praktik politik uang.

Menurut ia, pemerintah sedang menyoroti pelaksanaan pilkada yang dihantui dengan praktik politik uang serta biaya penyelenggaraan yang tinggi, sehingga Presiden Prabowo menilai perlu adanya evaluasi mendalam untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang," kata Muhaimin kepada awak media di Jakarta, Sabtu (30/11/2024) malam seperti dilansir Antaranews.

Muhaimin mengatakan politik uang merupakan ujian bagi agenda demokrasi di Indonesia, baik pilkada maupun pemilu legislatif, sehingga sistem pemilihannya harus dievaluasi mendalam. Ditambah lagi biaya penyelenggaraan yang menyerap anggaran begitu banyak.

"Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," ujarnya.

Meskipun dibayangi banyaknya praktik politik uang, lanjut Muhaimin, tetapi pelaksanaan pilkada serentak tahun ini juga melahirkan sejumlah calon pemimpin daerah terpilih yang justru tidak mengeluarkan biaya kampanye dalam jumlah besar.

"Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih," kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa tantangan menyempurnakan pelaksanaan pilkada maupun pemilu akan sulit, namun tetap ada peluang untuk memperbaikinya.

Partisipasi Pemilih Turun

Sebelumnya anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh atas Pilkada serentak 2024 karena tingkat partisipasi pemilih dianggap lebih rendah daripada Pemilu 2024.

"Sebenarnya gini, teman-teman, proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan," kata August dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia menegaskan saat ini KPU masih fokus memantau rekapitulasi penghitungan suara pilkada oleh KPU Daerah.

"Saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi. Jadi, fokusnya masih di sana," ujarnya.

Ia mengaku KPU sekilas melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. Menurutnya, angka seperti itu masih dikategorikan normal.

"Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," jelas August.

Lebih lanjut, dia memastikan KPU siap melakukan evaluasi terkait partisipasi pemilih yang dianggap menurun pada Pilkada serentak 2024.

"Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Di pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS," pungkasnya.

Partisipasi pemilih pada pilkada di sejumlah daerah disebut mengalami penurunan ketimbang Pemilu 2024. Hal itu juga terjadi di Jakarta.

Lembaga survei Charta Politika misalnya mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 hanya 58 persen. Sementara Pilkada DKI 2017 berada di atas 70 persen.

KPU DKI Jakarta mengakui penurunan partisipasi pemilih yang mengalami penurunan meski masih menunggu data secara detail.