Esposin, SEMARANG – Nama Yoyok Riyo Sudibyo, anggota DPR RI Fraksi NasDem, tengah menjadi sorotan usai pernyataannya tentang keterlibatan “Partai Cokelat” dalam dinamika politik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Akibat pernyataan itu, Yoyok berpotensi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Lantas, siapa sebenarnya Yoyok Riyo Sudibyo? Berikut profil singkatnya.

Karier Politik dan Pemerintahan

Yoyok Riyo Sudibyo adalah anggota Komisi I DPR RI periode 2024–2029, mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X yang meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan.

Sebelum duduk di DPR, Yoyok menjabat sebagai Bupati Batang pada periode 2012–2017. Dalam Pilkada Batang 2012, ia mencalonkan diri sebagai independen dengan dukungan masyarakat, petani, dan LSM, meski akhirnya diusung oleh koalisi Partai Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat bersama wakilnya, Soetadi.

Kepemimpinannya sebagai Bupati Batang dianggap sukses, terbukti dengan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang ia terima pada 2015 atas dedikasinya dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Latar Belakang Militer dan Bisnis

Yoyok adalah lulusan Akademi Militer 1994 dan sempat menjabat sebagai Danramil termuda di Indonesia, yakni Danramil 03 Tanjung Priok. Ia mengakhiri karier militernya pada 2006 dengan pangkat Mayor untuk fokus mengembangkan bisnis garmen yang telah dirintisnya.

Setelah tidak mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Batang pada 2017, Yoyok kembali ke dunia politik pada Pemilihan Legislatif 2024.

Kontroversi Partai Cokelat

Istilah “Partai Cokelat” yang dilontarkan Yoyok dalam rapat Komisi I DPR memicu perdebatan publik. Menurut Yoyok, partai ini diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam politik.

"Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Cokelat," ucap Yoyok.

Pernyataan ini menambah viral pembahasan “Partai Cokelat” yang sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored (22/11/2024), Hasto mengaitkan Partai Cokelat dengan simpatisan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebut berperan dalam dinamika politik Pilkada 2024.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi isu ini dengan mengingatkan bahwa setiap pernyataan anggota DPR harus didasari bukti kuat. Bahkan, Habiburokhman menyebut jika anggota DPR RI yang ikut mengeluarkan pernyataan tentang Partai Cokelat atau Parcok pada Pilkada 2024 telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Saya dengar orang tersebut dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya," kata dia.