Esposin, SEMARANG – Laporan berupa money politics atau politik uang dan pembagian sembako, masif diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) selama pemilihan atau coblosan pada Pilkada serentak, yang berlangsung pada Rabu, 27 November 2024.

Kendati masif, pihaknya belum bisa menyampaikan angka total laporan karena sampai saat ini masih terus direkap.

Divisi Humas Bawaslu Jateng, Sosiawan, mengaku masih menunggu laporan secara lengkap dari Bawaslu di 35 kabupaten/kota terkait pengawasan di lapangan. Pelaporan lengkap tersebut guna memenuhi syarat formil dan materiil agar bisa diproses lebih lanjut.

“Angka dan tempat pastinya masih menunggu. Tapi memang cukup banyak ya. Misal di Kabupaten Magelang, saat ke sana ada beberapa laporan dari Panwascam [Panitia Pengawas Kecamatan], dugaan politik uang dan pembagian sembako,” beber Sosiawan kepada Espos.id, Sabtu (30/11/2024).

Bahkan, lanjut Sosiawan, laporan dugaan politik uang dan bagi-bagi sembako itu tak hanya terjadi di Kabupaten Magelang. Namun, disinyalir nyaris merata di 35 kabupaten/kota saat coblosan Pilkada serentak berlangsung.

“Fenomena itu tampaknya jadi peristiwa umum saat coblosan, semua kabupaten/kota hampir sama laporannya,” bebernya.

Ketika disinggung politik uang dan bagi-bagi bansos tersebut apakah dilakukan oleh peserta pemilu atau pasangan calon (paslon) yang berkontestasi, Sosiawan belum bisa memastikan. Sebab, syarat formil dan materiil belum sepenuhnya dipenuhi.

“Kepastian jam, siapa pelapor dan terlapor, bukti, saksi, dilakukan mandiri, pendukung, paslon, belum diketahui pasti, kelengkapan lainnya masih proses. Namun secara umum itu yang terjadi di wilayah Jateng, politik uang dan sembako,” terangnya.