Esposin, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) butuh dana senilai Rp80 triliun untuk mewujudkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 800.000 unit.

"Ini belum keputusan, tapi kajiannya kurang lebih Rp70 triliun sampai Rp72 triliun dari sisi pemerintah. Jadi, bank harus menyiapkan Rp80 triliun, kalau formatnya masih FLPP," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (29/11/2024) seperti dilansir Antaranews.

Target KPR FLPP sebanyak 800.000 unit rumah diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dia berharap target penyaluran KPR FLPP dari yang sebelumnya 200.000 unit bisa naik menjadi 800.000 unit pada tahun depan.

Nixon menyambut baik rencana Menteri Ara meningkatkan kuota FLPP dan berharap target tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Hingga sejauh ini, diskusi teknis mengenai rencana itu masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan. Rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank. Skema ini yang menjadi acuan BTN dalam menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan bank untuk mengakomodasi kebutuhan target 800.000 unit rumah KPR FLPP.

Terkait likuiditas bank sendiri, Nixon menyebut bakal mengandalkan dana pihak ketiga (DPK), penerbitan obligasi, serta menjajaki pinjaman luar negeri. Likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman ditargetkan dapat mencapai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun pada tahun depan.

"Tantangan buat bank adalah menyiapkan likuiditas. Kami juga lagi bicara dengan pemerintah supaya hal-hal terkait likuiditas dapat dibantu. Kami juga mengusulkan kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin pemerintah agar lebih murah buat kami," tambahnya.

Di sisi lain, Nixon berharap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga tetap dilibatkan dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800.000 unit. Dengan begitu, kata dia, pihaknya bisa berbagai porsi pendanaan bersama dengan SMF.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah. Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target Program Penyaluran  KPR dengan skema FLPP.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," ujar Ara.

Menteri PKP tersebut juga mengatakan Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.