Esposin, SUKOHARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo memberikan respons ihwal penyelenggaraan pikada serentak yang dinilai belum menerapkan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Masih ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki aksebilitas kursi roda dan fasilitas tunanetra.

Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, saat berbincang dengan Espos, Jumat (29/11/2024), mengatakan pelaksanaan pemungutan suara yang ramah difabel menjadi tantangan khusus bagi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun. 

“Permasalahan ini terjadi di setiap pelaksanaan pemilu. Kami sudah menginggatkan ke jajaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Praktiknya, masih ada TPS yang tidak memiliki aksesibilitas kursi roda dan sebagainya,” kata dia.

Bani, sapaan akrabnya, dan jajaran Komisioner KPU Sukoharjo melakukan monitoring ketika pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS pada 27 November. Dari hasil monitoring itu, sejumlah lokasi TPS tidak ada ramp kursi roda yang digunakan para penyandang disabilitas. 

Bani lantas menanyakan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terkait hal itu. Petugas KPPS tidak menyediakan ramp kursi roda lantaran terbentur anggaran.

“Saat saya bertanya, petugas KPPS menjawab jika ada pemilih penyandang disabilitas yang hendak menyalurkan suaranya maka bakal dibantu dengan dibopong atau digendong. Di sejumlah TPS memang tidak ada area bidang miring karena tidak ada anggaran untuk membangun ramp kursi roda,” ujar dia.

Namun demikian, Bani menjelaskan persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu pada masa mendatang. Dia berharap pemilu lima tahun mendatang lebih ramah difabel dengan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Difabel Seharti Sukoharjo, Edy Supriyanto mengatakan ada 50 relawan penyandang disabilitas yang disebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Mereka memantau dan memintor pelaksanaan coblosan, khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas yang hendak menggunakan hak pilihnya.

Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo menjadi salah satu lembaga pemantau pemilu yang telah terverifikasi dan terakreditasi dalam pilkada serentak 2024. “Banyak temuan di lapangan, khususnya minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di area TPS. Kami tengah mengimpun data temuan di lapangan,” ujar dia. 

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang belum menerapkan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini menjadi catatan khusus dalam mewujudkan pemilu yang inklusif.

JPPR mencatat ada 47 TPS yang tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tunanetra di antaranya 11 TPS di Sukoharjo. Temuan lainnya, ada 22 TPS di berbagai daerah yang tidak memiliki aksesbilitas kursi roda di antaranya dua TPS di Sukoharjo.