Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (28/11/2024) ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD.

Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan.

Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif yaitu dengan target 5,2%.

“Disampaikan bahwa target daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi, ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ucapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2024).

Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya.

"OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana," katanya.

Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan.

“Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif.

Dia berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

“Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Mathias.