Esposin, SEMARANG – Berasal dari kalangan minoritas tak menyurutkan nyali Agustina Wilujeng Prameswari mengikuti kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2024. Kader PDIP ini sebelumnya bukan sosok baru di dunia politk, bahkan dia sarat akan pengalaman mengikuti pemilihan legislatif.

Perjalanan Agustina sampai tahap pencoblosan kemarin tidaklah mudah. Sebagai salah penganut agama minoritas di Kota Semarang, dia sering mendapat serangan ujaran kebencian.

Namun, Agustina tidak membalas upaya black campaign tersebut. Dia fokus berkampanye dengan melakukan kegiatan yang merangkul semua umat beragama di Kota Semarang.

“Semua karena kerja tim. Mau laki-laki atau perempuan, dari kalangan mayoritas atau minoritas. Ini berkat kerja tim,” ucap Agustina saat mengomentari keunggulannya lewat hasil quick count, Kamis (28/11/2024).

Dengan keberagaman dan toleransi yang kuat di Kota Semarang. Agustina mengatakan jika masyarakat tidak keberatan dipimpin oleh seseorang dari identitas agama tertentu.

“Disini (Semarang) kota yang sangat toleran, menghargai bhineka tunggal ika. Harus diketahui sejarahnya Kota Semarang ini sangat kondusif dan kita akan menjadikan kota ini jadi lebih baik dari kemarin,” terangnya.

Fatwa MUI Jateng

Warga Kota Semarang sempat dihebohkan dengan beredarnya fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng mendekati hari pencoblosan kemarin.

Pasalnya salah satu isi fatwanya yang terbilang kontroversi yakni mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang seakidah. Jika mengindahkan imbauan MUI Jateng tersebut hukumnya haram.

Namun Agustina tidak bergeming. Sebelum fatwa MUI Jateng beredar, perempuan kelahiran 53 tahun tersebut juga mendapat ujaran kebencian melalui SMS. Bahkan isi pesan yang disampaikan pengirim sangat diskriminasi terhadap agama yang dianut oleh Agustina.

“Kalau menurut jenengan gimana (diskriminasi) tidak,” ungkapnya saat merespon Fatwa MUI dan ujaran kebencian melalui SMS.

MUI Jateng Cabut Fatwa

Diketahui fatwa MUI Jateng mulai beredar di grup-grup whatsApp pada 23 November 2024. Lantaran mendapat berbagai respons negatif dari masyarakat, fatwa tersebut kemudian dicabut oleh MUI Jateng.

“Sudah, sudah dicabut (fatwa) tersebut. MUI Jateng tidak pernah membuat fatwa seperti itu karena bisa bikin suasana pilkada tidak kondusif,” kata Ketua MUI Jateng, Ahmad Darodji.

Darodji enggan menjelaskan secara detail terkait terbitnya fatwa tersebut. Bahkan dia sendiri ikut menandatangani fatwa yang berisikan anjuran kepada umat bagaimana kreteria memilih pemimpin.

“Iya, pokoknya (fatwa) itu dicabut saja. Biar tidak mengganggu kondusifitas,” tukas Darodji.