Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan kekecewaannya atas Pilkada Serentak 2024 dan kekalahan calon yang diusung di daerah basis massa.

Dalam pidatonya yang dilihat pada kanal resmi Youtube PDI Perjuangan, Megawati menyebutkan Pilkada 2024 menjadi tontonan demokrasi yang kini terancam mati karena penggunaan sumber daya dan alat negara.

“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” kata Megawati dikutip Kamis (28/11/2024).

Seperti diketahui, wilayah ini dalam beberapa pemilu terakhir menjadi basis masa PDI Perjuangan. Terutama di Jawa Tengah yang terkenal sebagai kandeng banteng.

“Di Jawa Tengah, misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” klaim Megawati.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan mengusung pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Keduanya memiliki latar mentereng yakni mantan Panglima TNI dan Walikota Semarang. Sedangkan pemenang di wilayah ini versi hitung cepat adalah Ahmad Luthfi-Taj Tasin.

Megawati menyebut dirinya mengenal baik Jawa Tengah. Di wilayah itu dia bahkan terpilih sebagai anggota DPR tiga kali. “Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” katanya.

Sementara itu di Banten, PDI Perjuangan mengusung klan Atut yakni Airin Rachmi Diany & Ade Sumardi. Akan tetapi, wilayah ini dimenangkan oleh politisi Gerindra dengan perahu besar partai pendukung pemerintah minus Golkar, Andra Soni - Dimyati Natakusumah.

Di Sumatra Utara, menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution dan Surya menang telak atas petahana yang diusung PDI Perjuangan Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala.

Untuk wilayah Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Steven Kandouw kalah dari Yulius Selvanus-Johannes Victor Mailangkay yang diusung koalisi pemerintah yakni Gerindra, Nasdem, PKS, Golkar, PKB, PAN, Perindo serta PSI.

“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” katanya.

Mega mengklaim mobilisasi oleh kekuasaan adalah pembungkaman. “Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” katanya.

Untuk itu, Megawati menyatakan PDI Perjuangan akan melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Dia memerintahkan kader PDI Perjuangan untuk melakukan sejumlah langkah yakni, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidaknetralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Dan kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.