Esposin BOYOLALI -- Politikus PDIP Boyolali yang juga mantan Bupati Boyolali dua periode (2010-2020), Seno Samodro, menyatakan kas partainya saat ini dalam kondisi kosong. 

Hal ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk operasional Pilkada 2024 kali ini paling mahal dibandingkan event-event serupa sebelumnya.

“Enggak ada RT-RW yang tanpa amplop. Apa maneh sak desa, sak kecamatan Rp1 miliar ora cukup. Kalau 22 kecamatan sudah bisa Rp40 miliar-Rp50 miliar, belum produksinya. Mengerikan, tapi untuk kami sudah memenangi Pemilu berkali-kali, tabungan kami cukup untuk menghadapi gejolak mahalnya sebuah perjalanan kampanye,” kata Seno Samodro saat ditemui Espos.id seusai mencoblos di TPS 5 Siswodipuran, Boyolali, Rabu (27/11/2024).

Seperti diketahui, PDIP Boyolali pada Pilkada 2024 kali ini mengusung pasangan Marsono-Saifulhaq Mayyazy. 

Tak sendiri, PDIP yang merupakan pemenang Pemilu 2024 berkoalisi dengan dua partai yakni PKS dan PPP. 

Berdasarkan klaim data hitung cepat (quick count) dari Tim Koalisi 02 yang mengusung Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana, mereka untuk sementara unggul dengan persentase 63,26% per Rabu (27/11/2024) pukul 16.00 WIB. 

Sementara itu nomor urut 01, Marsono-Saifulhaq Mayyazy memperoleh 35,74%. 

Agus Irawan-Dwi Fajar diusung oleh sembilan partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PAN, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh dan PSI.

Seno Samodro membeberkan lima tahun yang lalu biaya Pilkada melawan kotak kosong sekitar Rp60 miliar. 

Saat ini, kata dia, telah naik 10%-15% dari biaya Pilkada 2019 yang melawan kotak kosong.

Penyebab kenaikan ongkos Pilkada, sebut dia, karena ada masyarakat yang saat dia hadir tepuk tangan akan tetapi ketika Seno pulang berharap amplop.

Walaupun memiliki amunisi dari kemenangan pemilihan sebelumnya, adik dari tokoh Boyolali Seno Gede itu mengaku kas PDIP saat ini kosong karena tersedot untuk Pilkada 2024. 

Ia tak mau mengatakan pihaknya jor-joran akan tetapi ketika pihak lawan menyebarkan logistik ke masyarakat tapi tidak diimbangi atau sebaliknya, maka pihaknya bakal ketinggalan.

“Nanti kami akan evaluasi untuk Bappilu PDIP Boyolali, ke depan jangan begitu lah. Enggak ada bupati yang sanggup membayar nutup cost itu, harus gotong royong, dan untuk pertama kalinya fraksi PDIP harus mengeluarkan uang yang besar sekali. Saya prihatin sebegitu sederhananya demokrasi diterjemahkan, kaya tos-tosan duit, mboten sae,” kata dia.