Esposin, KLATEN – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada Rabu (27/11/2024) memasuki tahap penentuan, yakni pemungutan suara atau pencoblosan. 

Di Kabupaten Klaten ada tiga pasangan calon pada Pilkada 2024 ini. Nomor urut 1 Yoga Hardaya-Sova Marwati, nomor urut 2 W. Herry Wibowo-Wahyu Adhi Dermawan, nomor urut 3 Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardhianto.

Sebelumnya mereka sempat mengutarakan visi dan misi hingga janji saat sesi debat putaran kedua yang digelar di Grha Bung Karno Klaten, Minggu (10/11/2024) siang. 

Pada acara debat sebelumnya mereka menghadapi pertanyaan yang disusun para panelis yakni Prof. Suratman dosen Fakultas Geografi UGM yang juga pakar geografi dan sumber daya. Dr. Hendrie Adji Kusworo, dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM  yang juga pakar pariwisata dan pembangunan sosial. Dr. Jadmiko Anom Husodo Dosen Hukum Tata Negara UNS yang juga pakar hukum. Dr. Dian Arymami, Dosen Komunikasi UGM sekaligus pakar komunikasi dan budaya. Dr. Kholilurrohman, dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus pakar pendidikan dan budaya.

Ketua KPU Klaten, Primus Supriono, menjelaskan debat digelar untuk mengenalkan visi dan misi serta program kerja masing-masing pasangan calon. Debat juga digelar sebagai ruang untuk para pasangan calon menjawab berbagai persoalan yang ada di Klaten. “Melalui debat ini kami berharap masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjatuhkan pilihan politiknya,” kata Primus saat ditemui wartawan seusai debat.

Calon bupati (Cabup) nomor urut 1, Yoga Hardaya, mengatakan jika dipercaya memimpin Kabupaten Klaten, dia bersama Cawabup nomor urut 1, Sova Marwati bakal mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan di berbagai sektor. 

“Apabila diberi kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Klaten kami akan mengalokasikan anggaran untuk menaikkan TPP bagi seluruh PNS di Klaten. Kami juga akan menaikkan honor atau insentif untuk THL. Kami akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pertanian di Klaten, anggaran untuk KTNA. Kami juga akan mengalokasikan anggaran untuk insentif guru TK, PAUD dan RA serta alokasi anggaran untuk tenaga kebersihan tempat ibadah marbot, koster dan sebagainya,” ungkap Yoga.

Pada kesempatan itu, Yoga mengenalkan Kartu Klaten Mulyo. Program yang dimaksud yakni bantuan bagi warga miskin yang belum mendapatkan pemihakan bantuan dari pemerintah. “Bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, BLT DD dan Kartu Jateng Sejahtera, kami akan berikan bantuan yang sama dengan kartu Klaten Mulyo. Kami juga akan menaikkan bonus bagi para atlet berprestasi supaya tidak meninggalkan Kabupaten Klaten yang dicintai ini,” ungkap Yoga.

Lain halnya pasangan Cabup-Cawabup nomor urut 2, W. Herry Wibowo-Wahyu Adhi Dermawan. Pada kesempatan itu, Herry mengungkapkan perbedaan pendapat sudah menjadi hal biasa. 

“Berbeda pendapat itu bukan berarti kita musuhan. Anggap saja selera kita memang berbeda. Saya suka kopi, Pak Yoga Mas Hamenang suka es cendol. Bukankah kita tetap bisa mengobrol di dalam satu meja. Meski isi gelas berbeda untuk itu ayo bangun kota Klaten agar menjadi lebih baik dan menjadi Klaten yang lebih maju, bermartabat, mandiri dan sejahtera,” kata Herry. 

Pada kesempatan itu, Herry juga menyerukan untuk memberikan perlindungan bagi para guru dari perundungan. “Mari lindungi para guru SD, guru SMP, guru SMA yang saat ini menjadi korban bullying dari anak sekolah itu sendiri,” kata Herry yang kemudian mengakhiri pernyataan penutupnya dengan berpantun.

Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Hamenang-Benny membuka pernyataan penutup dengan sedikit curhat. 

“Hamenang selalu dikritik terlalu dominan. Disangka untuk menutupi ketidakmampuan Mas Benny. Hari ini sama-sama disaksikan Hamenang-Benny sama-sama berkualitas,” kata Hamenang. Hamenang mengatakan sejak awal proses pencalonan hingga kini sudah bertemu berbagai pihak laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia dan berbagai profesi. 

“Ini bukan sekadar proses politik, tetapi ada perjalanan batiniah yang benar-benar kami rasakan saat bertatap muka, salaman pelukan, senyuman selalu ada pesan yang terkandung dan memberi semangat kami untuk berdiri tegak dan berjuang untuk Klaten. Janji bisa diobral, tetapi bukti itu harus bisa dibuktikan. Kami tidak mau berbanyak janji. Saatnya cah enom pimpin Kabupaten Klaten,” kata Hamenang yang juga menutup pernyataan dengan berpantun.

Dibayangi Cuaca Ekstrem

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten untuk mengantipasi kerawanan bencana di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada. Apalagi, belakangan ada sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bersinar seiring memasuki musim hujan.

Hal itu disampaikan Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat rapat koordinasi itu Desk Pilkada Klaten 2024 digelar di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa (19/11/2024). Rakor diikuti organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga koramil. Selain itu, rakor dihadiri Forkopimda, KPU serta Bawaslu Klaten. 

Mulyani mengingatkan terkait ancaman bencana alam yang bisa saja terjadi saat pemunguatan suara digelar pada Rabu (27/11/2024). Dia berharap hal itu bisa diantisipasi penyelenggara Pemilu agar pemungutan suara berjalan lancar serta keselamatan petugas dan warga yang datang bisa terjamin.

Pada kesempatan itu, Mulyani mengungkapkan banyak hal yang harus disiapkan penyelenggara Pilkada. Pasalnya, Pilkada kali ini digelar serentak di 415 kabupaten/kota dan 37 provinsi di Indonesia. Mulyani mengungkapkan Pilkada serentak di seluruh Indonesia itu menjadi hal baru. Meski demikian, dia berharap suhu politik harus tetap dijaga. 

“Agar hajat lima tahunan ini tidak merusak apa yang sudah dibangun selama ini. Jangan sampai yang sudah terjalin, yang dekat menjadi jauh dan jangan sampai merusak persatuan Indonesia khususnya di Kabupaten Klaten,” kata Mulyani.

Mulyani berharap seluruh persiapan pelaksanaan Pilkada segera dirampungkan mengingat proses pemungutan suara digelar pekan depan. Dia berharap deteksi dini setiap kerawanan Pilkada dan tahapan harus menjadi kewaspadaan bersama. 

“Rakor ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi kewenangan masing-masing lembaga dan instansi terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada. Sinergi ini harus diciptakan agar dapat menghasilkan tugas yang baik dan benar serta berkesinambungan,” kata dia.