Esposin, SRAGEN - Seperti daerah lainnya, Sragen pada Rabu (27/11/2024) hari ini menggelar tahap penentuan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yakni pemungutan suara atau pencoblosan. 

Ada dua pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) di Pilkada Sragen 2024, Untung Wibowo Sukawati-Suwardi (Bowo-Suwardi) dan Sigit Pamungkas-Suroto (Sigit-Suroto).

Sebelumnya, pasangan Bowo-Suwardi menawarkan berbagai program termasuk seragam gratis kepada seluruh siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) setiap tahun.

Sedangkan pasangan cabup-cawabup, Sigit Pamungkas-Suroto (Sigit-Suroto), memilih blusukan ke dua pasar tradisional di Sragen Kota, seperti yang dilakukan pada Minggu (13/10/2024). 

Pasangan Bowo-Suwardi sempat berjalan-jalan di area Car Free Day (CFD) menjelang dan sesudah peresmian posko pemenangan yang kebetulan berada di arena itu.

Di saat yang sama, Cabup Sigit bersama timnya juga jalan-jalan di CFD. Sigit jalan-jalan di CFD kemudian berlanjut ke Pasar Bunder Sragen dan Pasar Kota Sragen.

Bowo, saat berbincang dengan wartawan, mengatakan program seragam gratis itu diperuntukkan seluruh siswa SD dan SMP di Sragen. Bowo mengatakan seragam gratis itu diberikan setiap tahun sekali, bukan hanya untuk siswa baru melainkan untuk seluruh siswa baik yang naik kelas berikutnya.

"Seragam gratis itu diberikan setiap tahun untuk seluruh siswa dan untuk tiga tahun bagi siswa SMP. Bukan hanya siswa baru tetapi siswa yang naik kelas pun dapat seragam baru dan gratis. Setiap tahun kan seragamnya tidak muat lagi karena pertumbuhan anak berbeda-beda," ujar Bowo didampingi Suwardi.

Sigit juga menyinggung tentang infrastruktur pertanian, terutama yang menjadi wewenang Pemkab Sragen, yakni irigasi, jalan usaha tani, dan embung. Dia menyampaikan Pemkab bisa intervensi infrastruktur pertanian itu untuk kebutuhan pertanian.

Dia juga menyebut adanya program spot center untuk mengakomodasi cabang olahraga yang dilengkapi dengan kuliner untuk anak-anak kumpul bersama. Spot center itu, jelasnya, menjadi ajang berkumpulnya anak-anak muda.

Selama menjabat anggota DPRD Provinsi Jateng, Bowo mengklaim sudah Rp258 miliar dana Pemprov Jateng yang digelontor ke Sragen, terutama untuk program infrastruktur, khususnya infrastruktur pertanian.

"Anggaran dimasukkan ke dana irigasi dan desa karena desa tidak mampu. Kenapa kami fokus ke pertanian karena 78% di Sragen merupakan lahan pertanian," jelasnya.

Mendengar Keluhan Pedagang Pasar 

Sementara itu, Cabup Sigit bersama timnya datang ke CFD Sragen dengan naik motor trail. Dia mengatakan setelah jalan-jalan dan olahraga di CFD, kegiatan berlanjut ke pasar tradisional, yakni Pasar Bunder dan Pasar Sragen Kota.

Dia menyampaikan saat jalan-jalan ia membeli buah dan berdialog dengan para pedagang. Dia bilang banyak pedagang yang mengeluh pasarnya sepi. Dia menerangkan terkait dengan pasar sepi itu harus dilihat pokok masalahnya.

Menurutnya, ada kemungkinan pasar sepi karena daya beli masyarakat atau karena pembangunan yang maju mundur. Dia akan melihat dulu pokok permasalahannya.

Untuk program pendidikan, Sigit mengungkapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi misi pertamanya, yakni mengembangkan SDM berkarakter dan adaptif dengan kemajuan dan distrupsi sosial-teknologi.

"Jadi manusianya yang harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa serta adaptif terhadap perubahan. Jadi tidak sekadar pintar dan cerdas kalau karakternya hancur akan rusak. Kemudian tidak sekadar mampu berkompetisi tetapi tanpa memiliki karakter yang kuat maka kompetisi itu akan merusak masyarakat dan dirinya sendiri," ujarnya.

Dia melanjutkan pembangunan karakter itu ditopang kemampuan penguasaan terhadap berbagai hal yang menyangkut kemajuan dan disrupsi sosial teknologi.

Dia menjelaskan disrupsi sosial-teknologi itu misalnya teknologi akan membawa dampak perubahan cara berinteraksi sosial. Kalau dulu orang silaturahmi harus datang ke rumah dan sekarang interaksi bisa lewat WhatsApp di ponsel. 

"Nah, perubahan itu membawa dampak terhadap kedekatan sosial yang berjarak, emosionalnya berkurang, tetapi pada saat bersamaan membawa hal positif dan negatif yang bisa diviralkan dan hal itu bisa ditransformasikan pada kebijakan. Adaptifnya, untuk pembangunan manusia itu adalah membangun karakter yang adaptif dengan berbagai perubahan jangan mengandalkan pada terbatas pada skill," jelas Sigit.

Loistik Siap

Di sisi lain sebanyak 1.462 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sragen sudah siap menyelenggarakan pemungutan suara pada Rabu (27/11/2024). Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan logistik serta sarana dan prasarana lainnya sudah siap termasuk antisipasi antrean pemilih.

Dari seribuan TPS tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen memetakan ada 21 jenis TPS yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan lantaran dinilai rawan.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sragen dan para pejabat lainnya memastikan kesiapan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang diambil sampel secara acak. Mereka juga sempat melihat simulasi pemungutan suara di TPS 2 Mageru, Sragen Tengah, Sragen, Selasa (26/11/2024). Dalam simulasi tersebut, satu orang pemilih hanya membutuhkan waktu selama dua menit untuk menggunakan hak suaranya, mulai dari pendaftaran sampai mencelupkan jari tangan ke tinta.

Ketua KPPS di TPS 2 Mageru, Hariyanto, menjelaskan tentang surat suara yang tidak cacat kepada pemilih sebelum digunakan di bilik suara. Bagi pemilih yang sakit atau penyandang disabilitas mendapatkan bilik khusus dan bisa duduk saat menggunakan hak pilihnya. Ada empat bilik suara, satu di antaranya merupakan bilik khusus.

“Di TPS 1 Mageru ini ada 553 pemilih. Hanya satu orang yang sakit dan mendapat fasilitas bilik khusus. Kami siap menggelar pemungutan suara dan penghitungan suara besok mulai pukul 07.00 WIB. Kami akan mengenakan pakai lurik atau sorjan biar seragam. Semoga semua pemilih bisa hadir semua ke TPS,” jelas dia.

Di TPS 007 Kroyo, Karangmalang, juga siap menggelar pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS 007 Kroyo, Andri Kurniawanto, menyebut pemilih yang ramai dan kemungkinan antrean banyak biasanya terjadi pada pukul 09.00 WIB-10.00 WIB. Andri sudah mengantisipasi dengan menyiapkan tempat antrean yang luas dan tempat duduk sehingga pemilih tidak berdiri.

“Nanti di dalam ruangan ada 20 orang yang masuk. Nanti dipanggil satu per satu masuk menggunakan hak pilihnya. Di TPS kami ada 543 pemilih dan tidak ada yang disabilitas. Kami siap dan besok mengenakan pakaian batik rapi,” ujar Andri yang tinggal di Kampung Ngablak, Kelurahan Kroyo, Karangmalang, Sragen.

Di TPS 005 Dukuh Bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Sragen, juga menyatakan kesiapannya 100% Bahkan Ketua KPPS 005 Pilangsari, Sukiyo, 54, sudah menyiapkan MMT yang dapat digunakan untuk background bagi pemilih yang mengabadikan momentum saat pencoblosan. Semua TPS memberi fasilitas tempat foto tersebut.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memastikan TPS dilakukan secara acak di tiga lokasi TPS tersebut. Dia menyatakan secara umum petugas sudah siap menjalankan tugas mereka pada Rabu besok. Dia melihat soal nyaman atau tidak nyaman itu tergantung lokasinya, tetapi setidaknya ada di dalam ruangan semua sehingga ketika hujan pun masih aman.

“Sepertinya TPS rawan baik rawan bencana maupun konflik tidak terlihat tetapi harus diantisipasi. Seperti potensi bencana angin kencang dan longsor perlu diwaspadai. Tadi saya sendiri melihat simulasinya dan saya kira prosesnya lebih cepat,” ujar dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen, Dwi Budhi Prasetya, menyampaikan pemetaan TPS rawan dilakukan di internal Bawaslu untuk membekali Pengawas TPS (PTPS) dalam bertugas supaya lebih jeli. Dia menyebut ada 21 jenis TPS rawan berdasarkan indicator-indikator tertentu yang ditemukan berdasarkan pengalaman saat Pemilu 2024 dan berdasarkan aduan atau pelaporan yang masuk ke Bawaslu selama tahapan Pilkada Sragen 2024.

“Kami memetakan itu untuk melakukan upaya antisipasi. Misalnya berkaitan dengan masih banyaknya pemilih yang belum perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik maka Bawaslu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Kemudian terkait dengan adanya potensi bencana, Bawaslu berkoordinasi dengan BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah]. Kemudian antisipasi pemungutan suara ulang juga dilakukan,” jelas dia.