Esposin, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa komitmen investasi senilai total US$18,5 miliar atau sekitar Rp291,8 triliun yang diperoleh dari lawatannya ke sejumlah negara pada 8-21 November 2024, berhasil melampaui ekspektasi.

"Agak-agak melebihi. Jadi, saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar AS, saya kira ini cukup bagus," kata Presiden Prabowo Subianto di Inggris, Kamis (21/11/2024), diikuti via siaran dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (22/11/2024) pagi seperti dilansir Antaranews.

Menurut Presiden, capaian tersebut telah menunjukkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi yang menjanjikan di Indonesia.

Untuk merespons hal itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem investasi yang bersih dari praktik korupsi.

"Jadi, kita ya tentunya harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih dan mereka sangat menghargai itikad kita," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden menjelaskan bahwa keberhasilan Presiden Prabowo dalam membawa komitmen investasi tak lepas dari peran diplomasi ke sejumlah negara dan forum pertemuan internasional.

Selama sebulan pertama masa kepemimpinannya, kata Sri, Presiden telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia di Beijing, serta berpartisipasi dalam forum APEC, G20 dan terbaru di Inggris.

"Ya Bapak tadi sudah mengatakan melebihi target, tapi yang penting Presiden sudah mengatakan bertemu dengan para leaders secara bilateral di Beijing kemudian di APEC, G20 dan sekarang di UK," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo konsisten menyampaikan visi dan prioritas pemerintahan, yang tercermin dalam pidato-pidato beliau setelah pelantikan.

Menurut Menkeu, Presiden menekankan komitmennya untuk membuka Indonesia terhadap peluang bisnis, sekaligus mengatasi masalah-masalah seperti inefisiensi, korupsi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, yang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan saat ini, kata Sri menambahkan.

Perjanjian Perdagangan Bebas

Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pernyataan Bersama kedua negara yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris melalui laman gov.uk, Kamis, menegaskan bahwa Inggris akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan keanggotaan penuh OECD.

"Inggris menyambut baik permohonan Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan keanggotaan," demikian petikan Pernyataan Bersama kedua negara yang dilansir di Jakarta, Kamis (21/11/2024) seperti dilansir Antaranews.

Selain itu, Inggris mencatat Indonesia juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 11 negara di kawasan Asia-Pasifik, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Inggris bergabung dengan CPTPP pada 16 Juli 2021 setelah menandatangani Protokol Aksesi Inggris.

"Inggris mencatat bahwa Indonesia juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP, melihat manfaat dari kelompok perdagangan yang dinamis ini dan menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengalamannya dalam proses aksesi," katanya.

Dilansir dari laman Tim Nasional OECD, Pemerintah Indonesia telah memulai proses aksesi untuk menjadi anggota OECD setelah permohonannya diterima pada 20 Februari 2024.

Dewan OECD menyetujui peta jalan aksesi pada 29 Maret 2024, yang mencakup tahapan, persyaratan, dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta regulasi Indonesia untuk menyesuaikan dengan standar OECD.

Proses ini dimulai dengan penyusunan Initial Memorandum oleh Indonesia, yang kemudian dievaluasi oleh Sekretariat OECD dan komite teknis terkait. Penyesuaian terhadap regulasi Indonesia diperlukan untuk mencapai praktik terbaik OECD, yang dapat mendorong reformasi kebijakan.

Setelah evaluasi teknis, Dewan OECD akan memberikan keputusan akhir dan undangan resmi untuk Indonesia menjadi anggota. Indonesia berharap proses ini selesai pada 2027, dan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh setelah ratifikasi perjanjian aksesi.

Pernyataan Bersama Indonesia-Inggris tersebut terbit beberapa saat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Inggris hari ini.

"Perdana Menteri Inggris dan Presiden Republik Indonesia, merayakan ulang tahun Ke-75 hubungan bilateral kami. Kami sepakat untuk memperkuat dan merevitalisasi hubungan kami melalui Kemitraan Strategis yang baru dan lebih mendalam untuk tahun-tahun mendatang," demikian pernyataan resmi Inggris.