Esposin, SOLO – Ribuan rumah bersubsidi di wilayah Soloraya belum dapat dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akibat kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) habis. Sementara itu, pengembang perumahan berharap pemerintah menambah kuota rumah subsidi tahun depan.

Untuk diketahui, pada 2024 pemerintah menyediakan 166.000 kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi untuk seluruh Indonesia.

Kuota tersebut habis pada bulan Juli dan pemerintah menambah lagi 34.000 kuota pada bulan September. Namun tambahan kuota rumah subsidi tersebut kembali ludes dalam waktu yang singkat.

Ketua REI Komisariat Soloraya, Oma Nuryanto mengatakan akibat habisnya kuota tersebut saat ini terdapat ribuan rumah subsidi yang tidak dapat diakadkan.

“Memang saat ini untuk perumahan subsidi sudah habis. Kemarin [September] ada tambahan lagi kuota 34.000 tapi sudah habis. Di perbankan yang sudah SP3K ada ribuan di Soloraya dan puluhan ribu di Jateng yang belum bisa [akad kredit],” ujarnya kepada Espos, Jumat (22/11/2024).

SP3K atau Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit merupakan dokumen penting dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). SP3K diterbitkan oleh bank setelah calon debitur memenuhi persyaratan dan pengajuan KPR-nya disetujui.

Di sisi lain, habisnya kuota subsidi tersebut berimbas ke berbagai sektor. Bagi pengembang yang fokus kepada pembangunan rumah subsidi, mereka saat ini banyak yang melambat.

Sementara itu, penyuplai juga merasakan hal yang sama. Mandeknya tersendatnya pembangunan rumah subsidi membuat penjualan bahan-bahan bangunan menurun.

“Yang terjadi secara makro ekonomi bisa dikatakan sangat lambat sekali di lapangan (bagi pengembang). Di toko bangunan selaku penyuplai juga sepi. Transaksinya kecil sekali. Notaris/PPAT juga sepi, BPR juga sepi. Properti ini memang multiplayer effect-nya banyak. Rumah subsidi ini menggerakkan ekonomi yang luar biasa,” imbuh Oma.

Oleh sebab itu, REI sangat berharap kuota rumah subsidi bisa ditambah lagi tahun depan agar roda ekonomi bisa kembali bergerak cepat.

“Harus ada tambahan. Kalau tidak ditambahi, tahun 2024 ini saja sudah ada stok ratusan ribu se-Indonesia. Kalau langsung diakadkan 2025 langsung habis,” imbuhnya.