Sentimen
Hapus Kemiskinan Ekstrem di DIY, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp446 Miliar
Espos.id Jenis Media: Jogja
Esposin, SLEMAN – Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tertinggi di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 di DIY mencapai 10,83 persen dari total penduduk.
Terkait permasalahan kemiskinan di DIY yang tak kunjung selesai, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyalurkan sekitar Rp446 miliar untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut melalui belanja kementerian/lembaga dana lewat transfer ke daerah.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta, menjelaskan belanja kementerian/lembaga K/L di DIY untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem telah terealisasi Rp336,94 miliar. Jumlah itu mencapai 70,95 persen dari pagu yaitu Rp474,93 miliar.
"Sementara belanja TKD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai [BLT] Desa dengan realisasi Rp27,19 miliar atau 60,48 persen dari pagu Rp44,95 miliar," kata Agung, Selasa (26/11/2024).
Selanjutnya, ada dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Agung memerinci realisasinya mencapai Rp81,96 miliar atau 75,77 persen dari pagu Rp108,17 miliar.
Sejumlah program yang terlaksana melalui realisasi anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut antara lain rehabilitasi jalan ruas Yogyakarta-Kaliurang sepanjang 1,6 km. Lalu ada pekerjaan konstruksi jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan Pedak Baru, Banguntapan, Bantul sejauh 1,06 km.
Kemudian ada bantuan pembangunan rumah di Banguntapan sebanyak 31 unit. Di samping itu, ada juga program pendampingan non-ASN untuk kegiatan DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman sebanyak 15 orang.
Pada sektor belanja K/L, terdapat program pembangunan rusun ASN/TNI/Polri dan reformasi agraria. Lalu di bidang lingkungan hidup terdapat program pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial, penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi.
"Hal ini menunjukkan peranan fiskal dalam upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem di DIY," kata Agung yang dikutip dari Antara.
Sentimen: neutral (0%)