Esposin, SEMARANG – Kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada tahun depan bakal membuat produk atau barang manufaktur alami kenaikan sampai 10%.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng), jumlah industri manufaktur skala besar dan sedang di 35 kabupaten/kota pada 2023 sebanyak 4.575 perusahaan/usaha.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi, mengaku sangat keberatan dengan keputusan pemerintah yang menaikkan PPN 12%. Menurutnya, PPN seharusnya diturunkan di angka 7%.

“Kalau bisa ditunda, kalau perlu diturunkan 6-7%. Sebab ini terlalu tinggi buat biaya, produk kita itu naik loh nanti karena PPN, dan daya beli masyarakat itu bisa terdampak, turun,” kata Frans kepada Espos, Selasa (26/11/2024).

Kenaikan harga yang dimaksud, terang Frans, bisa mencapai 9-10%. Mayoritas, produk-produk yang akan naik berada di industri manufaktur.

Lebih rincinya, merujuk catatan BPS Jateng, dari 4.575 perusahaan/usaha manufaktur yang ada, paling banyak berada di Kota Semarang dengan 543 perusahaan/usaha, Jepara sebanyak 396 perusahaan/usaha dan Kudus sebanyak 263 perusahaan/usaha.

Sementara itu, 2 kabupaten/kota dengan jumlah perusahaan/usaha paling sedikit berada di Blora dengan 29 perusahaan/usaha dan Banjarnegara dengan 24 perusahaan/usaha.

“Pakaian, baju, pasti naik, jadi industri manufaktur hampir semua [harga naik], karena kita bayar PPN yang masuk ke negara,” terangnya.

Apabila daya beli masyarakat turun akibat harga naik, lanjut Frans, maka produk-produk industri bisa menumpuk di pabrik. Dampak buruknya, biaya operasional terus membengkak hingga bisa menyebabkan industri stop produksi.

“Kalau produk di gudang banyak kita tidak bisa jual kan kita setop produksi, karyawan dirumahkan. kalau terus begitu bagaimana? Terlalu tinggi ini PPN 12%, kita tolak,” sambungnya.

Oleh karenanya, Frans mengaku bingung dengan keputusan pemerintah yang menaikkan PPN 12%. Padahal selama ini, pemerintah selalu menggencarkan target pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada tahun depan.

“Harapan kita kepada pemerintah kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik, harus banyak investasi baru yang masuk dari luar negeri dalam negeri. Pemerintah juga seharusnya menyiapkan kondisi yang lebih menarik untuk investasi, dari kebijakan-kebijakan. Tapi kalau pajak naik, investor juga akan berpikir ulang, karena dia melihat banyak tempat (untuk investasi) di seluruh dunia,” pungkasnya.