Esposin, SOLO – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang rencananya diberlakukan mulai 2025 diprediksi berdampak kepada penjualan hunian atau rumah.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Soloraya, Oma Nuryanto, mengatakan kenaikan PPN akan berdampak kepada kenaikan harga rumah. Kondisi tersebut diyakini akan membuat penjualan rumah melemah.

“Kenaikan PPN pastinya akan membuat lebih berat lagi dengan situasi kondisi makro ekonomi yang bisa dikatakan sekarang ini landai semua. Semua merasakan akan lebih membebani. Bagi kami pengembang, kenaikan PPN ini otomatis (akan membuat rumah) harganya akan lebih tinggi dan otomatis penyerapan pasar akan lebih berkurang,” ujarnya kepada Espos,beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, ia menyatakan pada prinsipnya pihaknya merasa keberatan dengan rencana kenaikan PPN tersebut. “Pada prinsipnya kami keberatan dengan kenaikan PPN karena akan berdampak kepada penjualan. Kita melihat kondisi ekonomi yang berat. Ini sekarang saja terasa berat sekali,” imbuhnya.

Perihal keberatan tersebut pihaknya sudah menyampaikan kepada DPD REI agar disampaikan kepada pemerintah.

“Kepada DPD pada prinsipnya kami sudah bersurat sih. Intinya tentang keberatan atas kenaikan PPN karena itu akan jadi beban kami untuk menjual rumah ke konsumen,” imbuhnya.

Di sisi lain, para pengembang tetap menyiapkan strategi penjualan rumah agar bisnis tetap berjalan.

“Kami akan tetap melihat situasi pasar. Ibarat berdagang, kami harus cari cara bagaimana dagangannya laku supaya kita bertahan dan ekonomi berputar. Cari strategi agar jalan semua,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, terkait hunian, ribuan rumah bersubsidi di wilayah Soloraya belum dapat dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akibat kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) habis.

Sementara itu, pengembang perumahan berharap pemerintah menambah kuota rumah subsidi tahun depan.

Untuk diketahui, pada 2024 pemerintah menyediakan 166.000 kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi untuk seluruh Indonesia.

Kuota tersebut habis pada bulan Juli dan pemerintah menambah lagi 34.000 kuota pada bulan September. Namun tambahan kuota rumah subsidi tersebut kembali ludes dalam waktu yang singkat.

Oma Nuryanto mengatakan akibat habisnya kuota tersebut saat ini terdapat ribuan rumah subsidi yang tidak dapat diakadkan.

“Memang saat ini untuk perumahan subsidi sudah habis. Kemarin [September] ada tambahan lagi kuota 34.000 tapi sudah habis. Di perbankan yang sudah SP3K ada ribuan di Soloraya dan puluhan ribu di Jateng yang belum bisa [akad kredit],” ujarnya kepada Espos, Jumat (22/11/2024).