tirto.id - Debat pamungkas Pilkada Jawa Barat 2024 berlangsung semarak di Gedung PMLI, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (23/11/2023) malam. Debat terakhir ini mengusung tema besar “Bumi Subur, Masyarakat Akur, Jawa Barat Makmur”.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat juga menghadirkan subtema seputar kesejahteraan nelayan, pembangunan desa, pembangunan wilayah perbatasan, disparitas wilayah, digitalisasi pelayanan publik, hingga pengembangan infrastruktur.

Dalam debat pamungkas ini, tiap paslon berupaya menunjukkan komitmen mereka untuk memajukan Jawa Barat melalui beragam program dan strategi.

Strategi Pengembangan Desa

Memasuki sesi pertama, Calon Gubernur (Cagub) nomor urut 2, Jeje Wiradinata, mendapat pertanyaan soal strategi peningkatan tata kelola desa di Jawa Barat. Jeje menjelaskan bahwa pengelolaan pemerintahan desa saat ini belum optimal dan membutuhkan perhatian lebih.

Menurut Jeje, ada tiga langkah yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pembangunan desa di Jawa Barat, yakni penguatan lembaga desa, pembangunan infrastruktur desa, dan peningkatan ekonomi pedesaan.

“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jika desa maju, maka kecamatan, kabupaten, hingga provinsi juga ikut maju,” ujar Jeje.

Dia menambahkan bahwa, “Jika melihat data, hanya sekitar 30 persen desa di Jawa Barat yang berstatus mandiri. Kami akan mendorong desa-desa di Jawa Barat untuk mencapai status desa mandiri.”

Jeje meyakini bahwa dengan adanya kemauan yang kuat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan desa dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Jika pemerintah baik, maka pembangunan infrastruktur dan ekonomi pedesaan akan berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, perlu kemauan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan hal ini,” jelasnya.

Selanjutnya, pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, yang mendapatkan pertanyaan tentang strategi pemasaran produk pertanian Jawa Barat yang terkait pula dengan masalah kesejahteraan petani.

Syaikhu memaparkan gagasannya terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat membantu petani memasarkan produk para petani.

“Pertama, bagaimana Pemprov Jawa Barat memberikan akses pasar kepada petani dengan membentuk BUMD yang bisa membantu pembelian hasil panen petani sehingga tidak diserahkan kepada mekanisme pasar,” ujar Syaikhu.

Menurut Syaikhu, kehadiran BUMD ini penting agar harga jual panen tetap terjaga, terutama saat harga pasar cenderung turun.

“Saat panen raya, harga cenderung jatuh. Di situ, harus hadir pemerintah dengan membentuk BUMD yang siap membeli hasil panen dari para petani dan siap menjual saat harga stabil,” paparnya.

Paslon nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, mendapatkan pertanyaan mengenai pemerataan akses listrik di Jawa Barat. Dedi menyoroti bahwa meskipun sudah ada program Jabar Caang, masih banyak wilayah di Jawa Barat yang belum menikmati aliran listrik.

Dedi menekankan bahwa dalam pemerataan listrik, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pusat, dan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan efektif.

“Saya memiliki pengalaman dalam membuat 100 persen warga mendapat aliran listrik. Caranya adalah melalui kebijakan fiskal dan penyusunan anggaran yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama jalan dan listrik,” ujar Dedi.

Dia menambahkan bahwa anggaran pembangunan akan dikolaborasikan dengan anggaran dari pusat serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjangkau seluruh wilayah di Jawa Barat.

“Dengan demikian, kita bisa aliri listrik di seluruh wilayah Jawa Barat yang anggarannya disinergikan dengan anggaran pusat dan kabupaten/kota,” tambahnya.

Tak hanya itu, Dedi berencana menggandeng desa dan lembaga desa dalam merealisasikan program Jabar Caang. Menurutnya, sumber energi lokal dari air dan angin yang tersedia di desa-desa bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Selain menggandeng pemerintah daerah, kami juga akan membangun kearifan lokal dalam penggunaan sumber energi lokal yang dimiliki Jawa Barat. Air, angin, dan sumber energi lainnya bisa kita kelola secara mandiri oleh lembaga desa,” jelas Dedi.

Terakhir, pasangan nomor urut 1, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina, mendapat pertanyaan tentang konsep pengembangan kawasan aglomerasi di Jawa Barat. Acep menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi massal guna mendukung konsep ini.

Menurutnya, transportasi yang efisien antarwilayah dapat mengurangi kemacetan dan menekan emisi kendaraan.

“Ketika kita berbicara tentang pengembangan wilayah aglomerasi, pertama-tama kita akan mengembangkan sistem transportasi massal sehingga antar kota dapat terhubung dengan transportasi yang memadai. Ini akan mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan,” jelas Acep.

Acep juga menyinggung pentingnya penataan ruang dan perencanaan wilayah yang optimal.

“Optimalisasi tata ruang dan perencanaan wilayah juga perlu diperhatikan, seperti pengurangan kepadatan di pusat kota dengan membentuk kota penyangga,” ungkapnya.

Acep juga menambahkan bahwa ruang terbuka hijau harus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Debat semakin sengit ketika memasuki segmen selanjutnya. Pendukung yang hadir tampak antusias, bahkan beberapa kali moderator harus mengingatkan audiens untuk tetap tenang.

Pada segmen ini, paslon nomor urut 3, Syaikhu-Ilham, memaparkan gagasan mereka tentang pentingnya pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah perbatasan Jabar.

Ilham Habibie menyoroti masalah kurangnya perhatian terhadap sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan. Menurutnya, masyarakat di perbatasan selama ini mengalami kesulitan dalam hal akses kesehatan, infrastruktur, dan berbagai fasilitas penting lainnya.

"Gejala itu ada di perbatasan di antara Jawa Barat-Jawa Tengah. Meski tidak ada desa tertinggal, tapi harus meningkatkan desa tersebut menjadi mandiri," kata Ilham.

Ilham juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas di daerah perbatasan, seperti jalan, puskesmas, dan posyandu. Selain itu, dia menyarankan agar teknologi seperti telemedicine diterapkan di puskesmas untuk memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil.

"Perlu ada investasi dan infrastruktur yang baik, seperti jalan. Puskesmas dan posyandu juga perlu diperbaiki. Infrastruktur konektivitas khusus dengan internet, kita ingin menerapkan telemedicine di puskesmas," ujar Ilham.

Paslon lainnya juga memaparkan strategi mereka untuk mendukung pengembangan desa. Paslon Dedi-Erwan, misalnya, mendapat pertanyaan mengenai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa 70 persen nelayan di Jabar hidup dalam garis kemiskinan.

Erwan Setiawan mengusulkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya meningkatkan akses pasar dan subsidi, serta mengembangkan infrastruktur perikanan.

“Strategi kami adalah mendorong nelayan dalam kelembagaan nelayan, seperti koperasi untuk desa atau lembaga ekonomi lainnya," kata Erwan.

Erwan juga berencana untuk memodernisasi alat tangkap nelayan yang selama ini masih menggunakan teknologi konvensional.

"Mendorong pola kerja sama inti plasma sehingga nelayan diringankan dalam pembiayaan produksi dan pemasaran hasil, serta mendorong modernisasi alat tangkap atau alat produksi bagi para nelayan yang selama ini masih konvensional," tutur Erwan.

Dalam kesempatan yang sama, paslon nomor urut 1, Acep-Gita, berbicara mengenai pentingnya pemekaran desa sebagai salah satu cara untuk mengurangi urbanisasi dan mengembangkan ekonomi desa. Gitalis menyatakan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Sebetulnya, urbanisasi simpel masalahnya kita tuntaskan desanya dulu. Tagline kami adalah Gerakan Desa Membangun Jawa Barat. Desa menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi. Kami akan mendorong jumlah pemekaran desa, dari 5.311 menjadi 8.500 desa," ujar Gitalis.

Strategi lain yang diusulkan oleh paslon Acep-Gitalis adalah peningkatan bantuan dana desa. Mereka berencana untuk meningkatkan dana desa yang saat ini hanya Rp130 juta per tahun menjadi Rp500 juta per tahun untuk mendukung berbagai kebutuhan desa.

Terakhir, paslon Jeje-Ronal mendapat pertanyaan mengenai rendahnya penerapan e-government di Jawa Barat. Ronal Surapradja, sebagai calon wakil gubernur, mengungkapkan bahwa meskipun Jawa Barat sudah cukup maju dalam hal digitalisasi, implementasi e-government di tingkat kota dan kabupaten belum merata.

"Penerapan digitalisasi di Jabar adalah yang terbaik di Indonesia. Sayangnya, itu belum merata di tingkat kota dan kabupaten. Yang bagus baru di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Harusnya formula itu bisa diadopsi. Kalau kota atau kabupaten bisa, provinsi bisa," ujar Ronal.

Ronal berjanji jika terpilih, mereka akan memprioritaskan pemerataan digitalisasi layanan publik di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam waktu satu tahun.

"Di bawah kepemimpinan kami, satu tahun saja semua layanan publik akan terdigitalisasi," katanya.

Menurutnya, dengan penerapan digitalisasi yang lebih merata, maka transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik bisa lebih optimal, yang pada gilirannya bisa mengurangi potensi korupsi.

"Karena, meminimalisir pertemuan interface, antar muka, antara pelayan publik dan masyarakat," ujar Ronal.