Jakarta (ANTARA) - Ketua Early Childhood Education and Development (ECED) Council Fasli Jalal menekankan bahwa peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menurutnya, kualitas guru PAUD memiliki peran kunci dalam mempersiapkan anak-anak untuk jenjang pendidikan berikutnya dan membangun fondasi karakter mereka.

“Keberhasilan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu sangat ditentukan oleh kesiapan mereka (anak-anak) bersekolah dan itu dibangun di usia dini, baik kesiapan sosial-emosionalnya, kesiapan kemampuan kognitif dan bahasanya, kesiapan kekuatan motorik dan gerak, karena itu perlu dilatih,” kata Fasli dalam acara Diskusi Publik Indef yang bertajuk ‘Kupas Tuntas Kebijakan Pendidikan dan SDM’ di Jakarta, Senin.

Namun, Fasli menyoroti tantangan besar terkait kualifikasi dan kesejahteraan guru PAUD. Saat ini, sebagian besar guru PAUD belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1). Lebih dari itu, tingkat kesejahteraan guru PAUD, khususnya yang bekerja di kelompok bermain dan lembaga PAUD sejenis, masih sangat rendah.

“Itu rata-rata (gaji) Rp50.000 sampai dengan Rp200.000 sebulan. Dengan full time dia mengajar pada jenjang yang paling dasar, yang sebenarnya pembelajaran yang paling sulit. Membutuhkan orang yang punya kemampuan pedagogik yang canggih juga kemampuan psikologisnya untuk membuat anak itu bisa jadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan di dalam kontennya berakhlak,” jelasnya.

Hal ini menjadi penting karena Fasli mengingatkan bahwa periode usia dini merupakan masa pembelajaran paling kritis. Di masa inilah, anak-anak membutuhkan pendampingan berkualitas agar dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas.

Fasli yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas YARSI itu juga menyoroti rendahnya akses pendidikan PAUD di Indonesia. Berdasarkan data, cakupan pendidikan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun baru mencapai 26 persen. Sementara itu, untuk anak usia 3-6 tahun, angka partisipasinya berada di kisaran 37 persen.

Pemerintah, menurut Fasli, telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan wajib belajar 13 tahun, dengan tambahan satu tahun pendidikan wajib di tingkat PAUD.

“Tinggal mencari umur berapa nanti, bakal umur 5 (tahun) atau umur 6, karena di umur 6 (tahun) ini sudah cukup banyak anak-anak kita yang sudah masuk SD,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi Indef, Fasli juga menyoroti perlunya perencanaan yang matang dalam regenerasi guru di Indonesia. Dirinya mencatat bahwa sekitar 50.000 hingga 60.000 guru pensiun setiap tahun, tetapi proses penggantian guru masih belum terkoordinasi dengan baik.

Seharusnya guru baru sudah disiapkan dua tahun sebelum guru lama pensiun. Dengan demikian, ada waktu transisi untuk pembinaan. Namun, saat ini, sektor pendidikan masih banyak bergantung pada guru honorer.

Ia menambahkan bahwa meskipun program studi pendidikan menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan 1,25 juta mahasiswa, hanya sebagian kecil lulusan yang benar-benar berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan PAUD.

“Sekarang kita masih berlepotan dalam mengganti guru ini. Makanya datang guru-guru honorer yang banyak tadi. Nah mudah-mudahan guru honorer ini, sekarang tertinggi di semua prodi (program studi) di Indonesia adalah pendidikan, mencapai 1,25 juta (mahasiswa), 250.000 lulusannya, sementara kebutuhannya hanya 50.000-60.000,” jelasnya.

Fasli menekankan bahwa investasi pada kualitas guru PAUD bukan hanya tentang meningkatkan kualifikasi akademik, tetapi juga kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan PAUD menjadi kunci untuk membangun SDM yang berkualitas.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024