Minggu, 24 November 2024 – 08:17 WIB

Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho ikut menyoroti langkah DPR yang memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024. Foto: source JPNN

jpnn.com - Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho ikut menyoroti langkah DPR yang memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Hardjuno menilai bahwa keputusan itu janggal karena RUU Pengampunan Pajak tersebut secara mendadak masuk dalam longlist usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR, sehingga perubahan mendadak menjadi pertanyaan publik.

“Mengapa kebijakan yang berpotensi membebaskan pelanggar pajak dari tanggung jawab masa lalu menjadi prioritas, sementara RUU Perampasan Aset yang memiliki dampak besar dalam pemberantasan korupsi justru diabaikan?,” tanya Hardjuno di Surabaya, Jumat (22/11).

Dia mengungkapkan RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lainnya.

“Tanpa adanya regulasi ini, aset-aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat akan terus terhenti di tangan para pelaku kejahatan,” ujarnya.

Menurutrnya, lolosnya RUU Tax Amnesty kedalam daftar Prolegnas prioritas adalah titipan pengusaha, terutama pengusaha hitam yang mengemplang pajak selama ini. Selama ini, para pengemplang pajak terus menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Karena itu, mereka diduga melobi DPR akan membuat regulasi pengampunan pajak jilid III terhadap mereka.

“Saya ajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal RUU ‘siluman’ ini. Ini bentuk ketidakadilan di negara ini. Orang kaya diusulkan beri Tax Amnesty, sementara rakyat jelata dicekik pajaknya,” tegas Hardjuno.

Langkah DPR memasukan RUU Tax Amnesty ke dalam Prolegnas prioritas dinilai janggal dan menimbulkan pertanyaan publik. Singgung RUU Perampasan Aset.

-