Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany, dalam diskusi publik di Media Center Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2024.

"Pemilih harus memilih pemimpin yang berani menolak proyek yang mengancam kelestarian lingkungan," ujar Willem.

Dia memandang, pengelolaan sumber daya alam oleh kepala daerah yang tidak mengutamakan kelestarian lingkungan hidup masih saja terjadi. Terutama lantaran ada kongkalikong politik antara pasangan calon dengan pebisnis.

Tak cuma itu, Willem juga memandang jumlah pasangan calon kepala daerah yang maju pada Pilkada Serentak 2024, hampir 50 persen merangkap sebagai pebisnis. Sehingga potensi penyalahgunaan wewenang ketika terpilih sebagai pemimpin cukup terbuka.

"Tragedi seperti Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah yang memicu kebakaran hutan dahsyat pada 1997, serta banjir besar di Bahorok (2003), NTT (2021), dan Kalimantan Selatan (2021), yang sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan lahan yang buruk," demikian Willem.