Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah. "NasDem menolak retribusi kantin sekolah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024. Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak.  "Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya," kata dia.  Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu.  "Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan" kata dia. Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. "Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis," kata dia.  Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan. "Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah," kata Wibi.   Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah. Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa. "Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin," kata Wibi.

Jakarta: Partai NasDem DKI Jakarta menolak usulan penarikan retribusi kantin sekolah. Usulan itu digulirkan Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan daerah.
 
"NasDem menolak retribusi kantin sekolah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
 
Wibi menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Maka, menurut dia, alangkah baiknya jika mempunyai usulan dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. 
"Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya," kata dia. 
 
Wibi yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Dan terpenting, kata dia, anggota legislatif harus berpikir panjang bila menyampaikan sesuatu. 
 
"Sebagai gantinya, kita dorong pemerintah mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan" kata dia.
 
Wibi menuturkan kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. "Memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi ini menjadi terlalu berorientasi bisnis," kata dia. 
 
Dampaknya, gizi dan kesehatan siswa terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.
 
"Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah," kata Wibi.
 
Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
 
Dia pun berpandangan kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
 
"Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin," kata Wibi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(UWA)