Sumber foto: Istimewa/elshinta.com. Jaman dan Serikat Peci Merah siap ramaikan Kampanye Akbar Pramono-Rano di GBK Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Jumat, 22 November 2024 - 22:05 WIB

Elshinta.com - Esok kampanye akbar digelar calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Kampanye digelar di Stadion Madya, kompleks GBK, Senayan, Jakarta. 

Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jakarta Raya dan Serikat Peci Merah (SPM), siap menyukseskan kampanye terakhir tersebut. Ribuan orang akan dihadirkan masing-masing organisasi. 

"Kami Jaman dan akan ikut menyukseskan kampanye akbar Mas Pram dan Bang Doel tanggal 23 November 2024 di Stadion Madya GBK, ribuan anggota Jaman akan hadir. Sekitar seribu untuk Jaman," kata Bendahara DPD Jaman DKI Jakarta, Jenny Toding Bua, kepada wartawan, Jumat (22/11) 

Jaman lantas mengajak warga Jakarta untuk ikut memilih Pramono-Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. "Karena bagi Jaman Mas Pram dan Bang Doel yang layak memimpin warga Jakarta untuk saat ini," ucapnya. 

Sementara itu, Serikat Peci Merah (SPM), juga akan hadiri kampanye akbar Pramono-Rano. Mereka akan mengerahkan seribuan anggotanya. 
"Kita akan hadir pakai peci besok, sesuai dengan nama kita," tandas Sekjen Serikat Peci Merah, Ridwan. 

Lebih lanjut, apabila Pramono-Rano dipercaya rakyat untuk menjabat gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, pihaknya akan menjadi jembatan bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan maupun di daerah-daerah kumuh. Khususnya mereka yang selama ini belum terjangkau bantuan sosial (bansos), KJP dan lainnya.

"Jangan sampai hilang (bantuan-bantuan itu), kalau bisa kita tingkatkan," ungkap Ridwan. 

Adapun dukungan Jaman dan SPM diberikan kepada Pramono-Rano, lantaran mereka sejalan dengan visi paslon nomor urut 3 itu yakni "Jakarta yang Menyejahterakan Warganya". Dukungan dilandasi oleh harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang ampuh, dalam mengatasi berbagai persoalan di Jakarta. 

Seperti persoalan kesejahteraan warga, kemacetan, polusi udara, banjir, hunian kumuh, serta adanya lokasi yang jadi kantong kemiskinan kota. 

Lebih lanjut, setelah ini pihaknya juga akan mengawasi penggunaan bantuan sosial (bansos), utamanya menjelang hari pencoblosan Pilkada Jakarta pada 27 November 2024. 

Menurut Jaman dan SPM, bansos adalah bentuk tanggung jawab negara, bukan alat politik di dalam kontestasi pemilu. 

"Bansos hak rakyat, bukan alat politik. Distribusi bansos harus benar dan tepat sasaran, sesuai fungsinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," tandas Jenny. 

Pemberian bansos semasa Pilkada, kata dia, dapat mempengaruhi pemilih. Hal itu, menurutnya mencederai demokrasi. Pihaknya pun mendukung keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang pemberian bansos semasa Pilkada 2024. 

Jaman dan SPM turut mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak apabila ada pelanggaran terkait pembagian bansos semasa Pilkada. 

"Kami berharap KPU menindak tegas pelanggaran, mendorong KPU dan lembaga terkait pantau ketat distribusi bansos dan mengambil langkah hukum," tandas Ridwan.

Sumber : Elshinta.Com