Hal itu diungkapkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat menerima audiensi pengurus KNTI di kantor KKP Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, sebagai organisasi perwakilan nelayan tradisional, KNTI memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyejahterakan nelayan tradisional sama halnya dengan pemerintah.

“KNTI harus jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional,” kata Trenggono dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 21 November 2024.

Ia menjelaskan, KKP memiliki sejumlah program prioritas yang tujuannya adalah menyejahterakan nelayan tradisional. 

Mulai dari pembangunan kampung nelayan modern yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, penghapusan utang, hingga berupaya menyalurkan bahan bakar minyak secara tepat sasaran ke nelayan.

Namun, selama ini ia menemukan banyak pengusaha yang mengatasnamakan nelayan dan menghambat berbagai program kerja terkait kesejahteraan nelayan. 

“Tujuan kebijakan kita adalah kesejahteraan nelayan tradisional. Salah satu cara ya meningkatkan produktivitasnya. Tapi kita banyak temukan banyak nelayan yang dijadikan alat pengusaha untuk melawan pemerintah. Nah KNTI harus bisa menyampaikan program kebijakan kesejahteraan nelayan,” jelasnya.

Menteri Trenggono pun meminta KNTI mendata jumlah nelayan tradisional yang benar-benar memiliki kapal, bukan yang bekerja dengan kapal pengusaha. 

“Saya minta satu, dua bulan ke depan seluruh data nelayan tradisional by name by adress di setiap daerah sudah ada. Dari situ kita bisa lakukan berbagai intervensi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KNTI Dani Setiawan menyambut baik ajakan Menteri Trenggono untuk berkolaborasi menyejahterakan nelayan tradisional. 

Ia pun menyatakan siap untuk segera melakukan pendataan para nelayan termasuk dengan masalahnya. 

“Kami siap membantu pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional. Namun kami berharap agar pemerintah memberi dukungan dan solusi yang dibutuhkan para nelayan tradisional,” ungkapnya.