Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

“Target kami bukan hanya mengonsolidasikan kelas menengah saja, bukan. Target kami is not only critical mass (masyarakat yang kritis, red.), bukan, tetapi warga-warga di pelosok, pedalaman, dan perkampungan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat marginal yang menjadi target Kemendagri meliputi warga yang terpinggirkan secara sosial, mengalami keterbatasan fisik, terlantar, maupun karena ekonomi.

“Mereka punya hak yang sama untuk masuk ke dalam digital infrastructure (infrastruktur digital, red.) ini. Itu pr (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua. Layanan yang inklusif,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka Kemendagri dalam membangun infrastruktur publik digital juga menghitung dampaknya bagi kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi.

“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua dirasakan rakyat. Impact-nya (dampaknya, red.) adalah pada welfare (kesejahteraan, red.),” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan jajaran Kemendagri untuk tidak pernah melupakan untuk mengutamakan inklusifitas bagi semua masyarakat, dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan.
. Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting
. Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024