Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi kepengurusan hasil musyawarah (munas) yang digugat ke PTUN. Bahlil menyebut persoalan ini merupakan hal yang biasa saja.

"Ya saya pikir itu biasa saja ya tidak ada sesuatu yang luar biasa," ungkap Bahlil usai menerima SK Kepengurusan DPP Partai Golkar di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024).

Bahlil menyebut semua orang sama di mata hukum. Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa proses seperti ini merupakan hal yang normal.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua orang kan sama di mata hukum dan prosesnya normal aja," kata Bahlil.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir menekankan telah melaksanakan Munas sesuai dengan AD/ART. Adies mengatakan pihaknya siap melayani apabila masih ada yang belum puas dengan hasil Munas lalu.

"Jadi kita sudah melaksanakan munas sesuai dengan AD/ART kemudian munas diinginkan oleh seluruh peserta munas," ungkap Adies.

"Jadi kalau masih ada kurang puas ingin menguji keabsahan munas ya kami persilakan melalui pengadilan negeri, melalui pengadilan tata usaha negara, kami siap untuk melayani sampai kapan pun," lanjutnya.

Diketahui sidang perdana gugatan pengesahan kepengurusan Partai Golkar dilangsungkan hari ini, Rabu (20/11) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.