Liputan6.com, Yogyakarta - Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Bambang Hudayana, menyebut program pemerintah yang menghapus utang pelaku UMKM atau Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya melalui Peraturan Presiden (PP) ini akan bermanfaat.

Namun, ia menyoroti masalah lain yang dihadapi petani dan UMKM sesuai dengan realita di lapangan.

“Keputusan ini hanya memotong salah satu rantai permasalahan, belum seluruhnya. Pemerintah juga perlu menyelesaikan dari root cause secara struktural,” katanya, Kamis 14 November 2024.

Bambang mengatakan, mayoritas usaha tani di Pulau Jawa berada dalam skala kecil atau disebut dengan petani gurem biasanya memiliki utang tidak sampai menyentuh angka ratusan juta. Namun jumlah petani ini jumlahnya sangat banyak hingga jutaan orang namun justru jarang tersentuh tangan pemerintah.

“Susah bagi pemerintah untuk menyasar mereka dengan jumlah yang begitu banyak dan tidak terdata. Susah pula bagi golongan itu karena tidak mendapat keadilan,” tandasnya.

Bambang menjelaskan menghapus utang pelaku UMKM yang sebagian besar utang petani dan nelayan ini sementara petani, pelaku UMKM utang di lembaga-lembaga informal. Menurut hasil studinya, para pelaku usaha kecil justru lebih patuh membayar utang dengan kredit jangka pendek.

Contohnya, sebagian dari mereka memilih berutang barang seperti pupuk dan saat musim panen akan diangsur. Mayoritas dari mereka melakukan utang pada kelompok usaha tani atau koperasi.

“Sangat sedikit yang berutang di lembaga resmi dalam jumlah besar untuk pertanian dengan skala sekecil itu,” ungkapnya.

Menurut Bambang pemerintah harus mendorong akses dukungan pendanaan para petani kecil ini yang jumlahnya sangat banyak dan rentan menghadapi masalah kesejahteraan. Bambang menyebut ujung tombak pertanian berada pada irigasi yang dijamin bagus, pupuk murah dan aksesibel, serta bibit yang mudah.

Sensasi Berburu Embun Es Dieng Saat Suhu Minus 9 Derajat Celsius