Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut WTO merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral. Untuk itu, dia menyampaikan perlu adanya dialog terbuka menuju reformasi WTO untuk menjaga sistem yang tetap relevan.

“Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/11/2024).

Selain itu, lanjut Budi, WTO juga tetap menjadi landasan sistem perdagangan multilateral karena memberikan kerangka kerja penting untuk mengatasi tantangan bersama di antara beragam perekonomian.

“Untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti,” imbuhnya.

Budi meyakini, percepatan pembahasan mengenai Reformasi Penyelesaian Sengketa WTO sangatlah penting dengan memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat melalui penunjukan anggota Badan Banding.

Dia menyampaikan bahwa hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitas dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Lebih lanjut, Budi juga memandang pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, terutama dari negara berkembang. Begitu pula dengan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

“WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan non-tarif yang berdampak besar terhadap UKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan pemerintah berkomitmen dalam memajukan inklusivitas dan mendukung paragraf khusus mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13.

Dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup, lanjut dia, pemerintah juga menyadari pentingnya upaya untuk melindungi lingkungan dan melakukan mitigasi perubahan iklim.

Namun, Djatmiko menambahkan, juga penting untuk memastikan kebijakan lingkungan hidup yang terkait dengan perdagangan tidak bersifat diskriminatif atau menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang.

Di samping itu, pemerintah juga menekankan Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik atau Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) merupakan inisiatif penting dalam integrasi kawasan Asia Pasifik sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040.

Dia mengungkap, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas sangat penting dalam mengakomodasi beragam tingkat pembangunan dalam APEC. Langkah ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan memberikan dukungan bagi perekonomian.

“Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama, seperti ketahanan rantai pasokan, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan,” tuturnya.

Menurutnya, dengan menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, maka bisa mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera.