Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR mengkritik keras Apple atas ketidakseimbangan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasinya. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan, berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp 1,7 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia," ujar Hanif kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

Hanif mengatakan, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Oleh sebab itu, Hanif mendorong pemerintah untuk memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.

"Mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan," tandas dia.

Hanif juga mendorong menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia. Hanif mengatakan, Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.

"Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing," pungkas Hanif.