Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan dirinya sama sekali tidak mentoleransi jika semisalnya ada anggota DPD RI yang terlibat judi online (judol). Dia mengatakan jika memang ada, silakan diusut saja. 

Bahkan, dia juga mengungkapkan pihaknya siap membentuk panitia khusus (pansus) guna mendukung pemberantasan jaringan judi online di Indonesia, karena pihaknya memiliki fungsi pengawasan.

Hal ini dia sampaikan kala ditemui di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/11/2024).

“Saya sih kalau ada anggota saya yang terlibat, usut. Nggak ada urusan. Saya punya fungsi pengawasan yang melalui konstitusi. Saya bisa saja buat pansus ini. Saya sedang berpikir,” tuturnya kepada wartawan.

Sultan menambahkan, dia setuju bahwa di era Pemerintahan Prabowo ini sedang dilakukan “bersih-bersih”, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar proses transisi ini harus dijalankan dengan baik.

“Era Pak Prabowo ini saya setuju, kita shifting dari lama ke era baru. Kita persiapkan Indonesia Emas 2045. Kita bersih-bersih. Proses transisi ini kita harus jalankan dengan baik. Yang nggak bener, dibenerin,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan dirinya turut mempelajari ekosistem bisnis judi online yang ada di Indonesia ini. Menurutnya, selain perputaran uang yang luar biasa ini, banyak masyarakat yang telah menjadi korban.

Padahal, lanjut dia, saat ini negara tengah membutuhkan program-program yang baik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan swasembada energi.

“Jadi, saya setuju banget [berantas judol]. Dan Pak Prabowo sudah mention itu, udah kita bersih-bersih, kita hajar,” ujarnya.

Kemudian, dia juga mengingatkan agar pemberantasan judol ini harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya, baik itu aktor kecil maupun aktor besar. Selain itu dia juga minta diusut dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran.